Melihat Lebih Dekat Keluhan Nelayan Akibat Reklamasi

MAKASSARMETRO– Reklamasi atau penambahan luasan daratan yang bertujuan untuk tujuan menambah kawasan baru dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu seakan tidak ada habisnya untuk dibahas.

Kota Makassar yang mengalami pertumbuhan pesat sehingga menimbulkan banyak masalah dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk membangun industri, perumahan dan pergudangan. Sehingga perlu dikakukan reklamasi.

Melihat kasus diatas, Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar yang di pimpin oleh Kepala Bidang Kelembagaan Ir. Asmi Ali mendampingi tim koran sindo menyambangi Pulau lae lae untuk duduk bersama dan mencari jalan keluar atas dampak Reklamasi yang merugikan nelayan.

Bersama ketua RT/RW, ketua LPM dan warga pulau berdiskusi dan duduk bersama untuk mencari solusi atas kerusakan lahan pencaharian dirampas dan dirusak oleh pihak pengembang CPI.

Bertempat di Pondok Informasi Program CCDP IFAD KelurahanLae Lae Kecamatan Ujung Pandang selasa, 4 April 2017.

Kedatangan tim koran sindo bertujuan untuk memberikan solusi dan mendengarkan keluh kesah atas dampak reklamasi CPI (centre point of Indonesia).

Rencananya koran sindo bekerjasama dengan PT.Ciputra ingin menampung aspirasi masyarakat yang merasakan betul dampak reklamasi dan akan menyalurkan bantuan dana CSR (Corporate social Responcibility) baik berupa bantuan peralatan dan dana atas kerugian yang timbul atas dampak reklamasi tersebut.

Namun dalam diskusi yang berlangsung panas tersebut.Salah seorang warga lae-lae Sutopo, sangat mengecam betul atas tindakan reklamasi yang dilakukan pihak CPI dengan merusak mata pencaharian nelayan, dan menolak bantuan apapun yang masuk di kelurahan lae lae karena beliau ingin tempat tinggalnya tidak dirusak dan disusupi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Selain menghancurkan mata pencaharian nelayan, salah satu pulau yang berdekatan dengan pulau lae-lae yakni pulau gusung yang dipastikan akan tenggelam karena pasirnya dikeruk sehingga harus memaksa nelayan yang bermukim di Pulau tersebut angkat kaki dan mencari hunian baru”, tandas Sutopo dengan nada keras.

Peran serta pemerintah sangat dibutuhkan para masyarakat pulau dengan meminta keadilan dan memberantas mafia tanah yang masih menjadi momok menakutkan bagi warga pulau karena tidak banyak yang mereka bisa lakukan hanya bisa pasrah dan melihat tanah tempat tinggalnya dirampas.