Danny: Tanpa DP, Tidak Dapat Apa – Apa

MAKASSARMETRO– Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto kerap menyelipkan guyonan- guyonan khasnya saat tampil berbicara dalam satu acara.

Hal ini pun terlihat saat dirinya hadir melaksanakan salat isyah berjamaah dengan warga di mesjid Nurul Hidayah, Kandea, Jl. bunga Ejaya Beru, Minggu (18/6).

“Salah satu dampak kemajuan kota ini yakni besarnya daya beli masyarakat. Kendaraan banyak karena masyarakat mampu membelinya. Baru DP (down payment) sudah bisa dapat mobil, baru DP sudah bisa dapat rumah. Jadi kalau ada orang bilang Makassar tanpa DP, tidak dapat ki itu apa- apa,” canda Danny membuat jemaah mesjid tersebut terpingkal- pingkal.

DP sendiri juga merupakan singkatan dari nama wali kota berlatar belakang arsitek ini, Danny Pomanto.

Selama tiga tahun kepemimpinannya, Danny menyampaikan telah banyak capaian yang diperolehnya. Namun dirinya juga tidak memungkiri jika sejuta persoalan masih belum terselesaikan.

Di antaranya, dampak kemajuan yang belum dikelola baik, seperti macet karena membludaknya kendaraan, tingginya daya beli yang berakibat munculnya pedagang kaki lima, dan kemakmuran masyarakat membuat semakin banyak orang ingin masuk ke Makassar sehingga memicu kejahatan.

“Tapi tidak perlu khawatir, ada masalah kesehatan, kejahatan, kebakaran, dan gangguan lainnya langsung telpon 112. Semua pasti terlayani kecuali dua hal, utang dan jodoh,” pungkasnya sembari tersenyum membuat jamaah mesjid pun ikut tertawa.

Itulah hal real (nyata) public service (pelayanan masyarakat) kata Danny yang bisa dirasakan langsung masyarakat, termasuk masyarakat sudah bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di rumah mereka 24 jam melalui home care dottorotta.

Prestasi lain yang didapatkan adalah Makassar sudah masuk proses penilaian adipura untuk diraih ketiga kalinya, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penghargaan internasional open gove dari Singapura, dan masih banyak lagi.

Dari semua itu kata Danny bersama 800 lebih kriteria penilaian lainnya menjadikan Makassar juara 1 terbaik Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tingkat nasional mengalahkan kota Bandung yang berada di posisi keenam dan kota Surabaya diurutan kedua.