Wali Kota Danny Teken Dana Pengawasan Pilkada Serentak

MAKASSARMETRO– Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto dan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Makassar Nursari menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jalan Penghibur, Jumat, 22 September 2017.

Besaran anggaran yang dihibahkan Pemerintah kota (Pemkot) Makassar sejumlah Rp 13.7 Milyar. Menurut Ketua Panwaslu Makassar, Nursari, anggaran itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah di 2018 nanti.

“Anggarannya khusus untuk kota Makassar. Kita alokasikan Rp 2.1 Milyar untuk 2017, dan selebihnya di 2018,” terang Ketua Nursari.

Makassar adalah kota ke tiga yang menandatangani NPHD. Sebelumnya, kabupaten Jeneponto dan Bantaeng telah menandatangani naskah serupa.

Nursari menambahkan, hampir tidak ada hambatan dalam proses penandatanganan NPHD. Malah Pemkot Makassar termasuk sangat membantu dan mendukung kinerja Panwaslu dalam mengawal proses demokrasi selama ini.

“Panwaslu adalah lembaga pengawas Pemilu yang independen. Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mendukung kinerjanya,” kata Wali Danny.

Diketahui, Makassar menjadi salah satu kota di Indonesia yang akan menjalankan Pilkada serentak di 2018 nanti. Selain Makassar ada kabupaten Luwu, Pinrang, Enrekang, dan kota Pare – Pare yang akan menggelar Pilkada serentak.

Total daerah yang akan menggelar pilkada di 2018 nanti berjumlah 171 kabupaten/kota dan provinsi se – Indonesia yang diikuti 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Ketentuannya diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada tahun 2018. Dalam peraturan itu, pemungutan suara digelar serentak pada 27 Juni 2018.