Dirut PD Parkir Akan Evaluasi Terkait Demo Penolakan Parkir Online

MAKASSARMETRO– Sehubungan dengan aksi penolakan oleh puluhan Jukir dengan diterapkannya parkir berbasis online di Makassar, Dirut PD Parkir Makassar Raya Muh. Irianto Ahmad angkat bicara.

Irianto menyampaikan pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada Jukir bersangkutan.

“Kita akan melakukan pemanggilan, akan kami evaluasi dan mencari titik permasalahan sebenarnya,” ucapnya saat ditemui di kantor PD Parkir Makassar Raya, Jl. Hati Mulia, (12/10).

Melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasi menurut Dirut Irianto sah- sah saja. Selama hal itu tidak anarkis, tidak melanggar etika kearifan lokal budaya Makassar, serta sesuai dengan undang- undang yang berlaku.

Jika terdapat pelanggaran, maka Jukir bersangkutan akan diberi sanksi tegas yakni melakukan penggantian. Terutama karena saat melakukan aksinya puluhan Jukir tersebut mengenakan pakaian resmi PD Parkir Makassar Raya dan ditengarai melontarkan kata- kata yang tidak etis.

Saat melakukan aksi, puluhan Jukir berompi orange ini menolak kebijakan pemberlakuan Parkir Online. Menurut mereka hal tersebut berdampak menurunnya penghasilan yang mereka dapatkan. Selain itu, demonstran yang tergabung dalam Serikat Juru Parkir Makassar (SJPM) ini merasa perubahan sistem dari parkir konvensional ke online dilakukan tanpa adanya sosialisasi.

Serikat parkir juga mengaku keberatan jika pemberlakuan smart parking ini karena adanya dugaan kebocoran setoran. Belum lagi menurut pengunjuk rasa ini, setelah mengecek ke Bapenda Makassar setoran PD Parkir hanya Rp.600juta. Jukir menganggap Parkir Online hanya merugikan masyarakat karena tarif Rp.3000 untuk motor dan Rp.5000 untuk mobil.

Hal ini langsung dibantah pihak PD Parkir. Irianto menjelaskan sebelum tahap uji coba parkir online ini, jauh- jauh hari sudah dilakukan sosialisasi, utamanya melalui berbagai media massa. Mulai dari tahap MoU, Launching, sosialisasi, pembekaan Jukir, hingga uji coba.

“Tidak berdasar juga kalau dikatakan (sistem online) akan menurunkan pemasukan mereka. Justru melalui siatem ini pendapatan mereka bisa meningkat, karena setoran pasti meningkat dan tentu sharing yang mereka dapatkan ikut meningkat. Terlebih ada puluhan fitur- ditur wirausaha yang dimitrakan dengan PD Parkir melalui aplikasi Jukir Online itu,” terangnya.

Aplikasi kewirausahaan yang dimaksuda adalah, di HP android yang dipinjamkan kepada Jukir, selain untuk kepentingan perparkiran, juga mereka bisa melakukan bisnis lainnya seperti, jual pulsa, token listrik, pembayaran air PDAM, penjualan tiket pesawat, hingga pemberian kredit ringan.

Lanjutnya, smart parking akan membuat pengelolaan keuangan semakin transparan dan akuntable. Sementara tarif parkirnya tetap sesuai Perda yang berlaku yaitu Rp.1000 untuk kendaraan roda dua dan Rp.2000 untuk roda empat. Tarif Rp.3000 dan Rp.5000 adalah tarif yang berlaku saat situasi insidentil, hanya jika terdapat acara- acara tertentu.

Sekaitan setoran ke Bapenda, Irianto menjelaskan kalau yang dimaksud itu adalah dividen yang disetor ke kas Daerah, jumalahnya Rp1,3 miliar. “Deviden kita untuk tahun 2016 yakni Rp.1,3 miliar. Bukan Rp.600juta seperti yang disampaikan,” pungkasnya.

Sementara itu, wali kota Makassar Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto saat dikonfirmasi menjelaskan tujuan parkir online atau smart parking untuk meminimalisir kebocoran retribusi parkir yang terjadi setiap tahunnya.

“Dengan harapan smart parking dapat memberikan retribusi yang tepat sasaran dan real time,” ujarnya.

Mengenai aksi penolakan smart parking Danny sapaan akrabnya menyampaikan perlu diketahui dulu esensi penolakan serikat juru parkir tersebut dan meminta ke pihak PD Parkir agar memberikan informasi kepada SJPM agar dapat menghasilkan buah pikir yang win win solution mengenai smart parking ini.