BPKAD Makassar Latih Bendahara Sekolah Terapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual

MAKASSARMETRO– Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri harus disusun pertanggungjawabannya secara tertib, efisien dan sistematis. Kondisi ini menuntut pemahaman dan kemampuan bendahara sekolah dalam melakukan penyusunan laporannya.

Oleh karenanya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar menggelar Workshop Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual 2017. Kegiatan ini digelar di Same Hotel, jln. Pattimura. Senin (20/11/2017).

Kabid Akuntansi BPKAD Makassar, M. Fuad Arfandy saat membacakan laporannya mengatakan mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawabannya memiliki petunjuk teknis tersendiri sesuai aturan perundang-undangan

“Pemerintah Kota Makassar Sebagai penyelenggara satuan pendidikan berkewajiban menganggarkan dana BOS dalam APBD yang tentunya berimplikasi pada pencatatan dan penyajian dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD,” ungkap M. Fuad Arfandy

Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut M. Fuad Arfandy para bendahara sekolah harus memahami betul penyusunan laporan pertanggungjawaban dana BOS yang efisien dan akuntabel

“Jadi selain memberikan wawasan dan edukasi, para bendahara juga langsung mempraktekkan penyusunan laporan melalui worksop ini secara tertib, efisien dan secara langsung melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah, sehingga LPJ dana BOS dapat selesai tepat waktu,” ucapnya.

Sementara itu, Asisten III Pemkot Makassar Takdir Hasan Saleh mengatakan kegiatan ini sangat penting mengingat LPJ dana BOS harus menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, menggantikan cara lama.

“Melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah laporan keuangan mengalami peningkatan kualitas. Sehingga opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK RI dapat kembali diperoleh Pemerintah Kota Makassar untuk kesekian kalinya,” kata Takdir Hasan Saleh.

Jumlah sekolah yang mencapai 407 unit kerja, kata Takdir Hasan Saleh menjadi tantangan tersendiri. Dia menilai untuk mewujudkan itu diperlukan usaha ekstra Pemkot Makassar dalam mengkonsolidasikan LPJ dana BOS.