Wali Kota Danny Himbau Notaris dan Masyarakat Transparan Soal Transaksi Tanah dan Bangunan

MAKASSARMETRO– Walikota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto menilai penerimaan pendapatan asli daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum maksimal. Pasalnya, masih banyak pihak yang belum transparan menyampaikan besaran nilai transaksi tanah dan bangunannya.

Hal tersebut disampaikannya usai membuka Sosialisasi Kepatutan Pajak Daerah untuk BPHTB yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar di Hotel Asyira, Rabu (13/12/2017).

“Transaksi BPHTB ini rawan dimanipulasi nilainya oleh wajib pajak. Makanya Bapenda berinisiasi menggelar sosialisasi kepatutan pajak agar persoalan BPHTB ini clear,” kkungkap Danny Pomanto.

Menurutnya, bentuk manipulasinya dilihat dari harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan harga pasar sangat jauh berbeda. Beberapa kejadian seperti itu, kata Danny telah diproses secara hukum.

“Makanya kita mau nilai yang tidak memberatkan siapapun, dan pastinya tetap harus transparan. Inilah yang menjadi dasar bagi kita agar tidak saling mencurigai,” kata Danny Pomanto.

Sementara itu, Kabid I Bapenda Makassar, Ibrahim Akkas Mulla mengatakan penerimaan pendapatan dari BPHTB mencapai 75 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 288 milyar.

“Sebenarnya kita sudah over Rp. 40 milyar dibanding tahun lalu. Cuma kalau BPHTB kita harus menunggu laporan transaksi yang ada, makanya kita harap notaris dan masyarakat melaporkan secara riil,” ujar Ibrahim Akkas.

Ibrahim Akkas mengaku optimis mencapai target sebab tren transaksi tanah dan bangunan serta perolehan hak atas tanah dan bangunan berada di akhir tahun. Dia mengingatkan kepada masyarakat dan notaris agar melaporkannya secara terbuka dan riil karena pihaknya terus melakukan monitoring.