Komisi D DPRD Makassar-BPJS Rapat, Bahas Pelayanan Yang Dianggap Kurang

MAKASSARMETRO– Komisi D DPRD Makassar menggelar rapat kerja bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kota Makassar, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial kota Makassar. Rapat tersebut digelar Rabu (14/2/2018), di ruang Komisi D DPRD Makassar.

Hadir dalam rapat kerja Komisi D DPRD Makassar, Kepala Dinas Sosial Mukhtar Tahir, Kepala Dinas Kesehatan kota Makassar, Naisyah Tun Azikin dan Kepala BPJS Kesehatan kota Makassar beserta stafnya.

Rapat tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan terkait program Jaminan Kesehatan (JKN) yang dinilai kurang melayani masyarakat.

Dalam rapat kerja tersebut Ketua Komisi D DPRD Makassar, Sampara Sarif mengungkapkan menurut penuturan pihak BPJS Kesehatan, masyarakat yang belum mendapatkan akses kesehatan gratis mencapai sekitar 320 orang, sementara dari pihak Dinas Sosial mengaku bahwa distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) masih bermasalah.

“Dari informasi masih banyak yang mengendap di kelurahan, belum terbagi secara merata, “ ujar H. Cank, sapaan akrab Ketua Komisi D ini.

Legislator PPP ini juga melanjutkan bahwa kondisi ini mesti disampaikan secara transparan ke masyarakat. Sehingga kedepan antisipasi jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dapat terkonfirmasi secara keseluruhan.

“ Saya berharap kondisi seperti ini bisa disampaikan secara transparan oleh BPJS kota Makassar ke masyarakat, sehingga kedepan bisa diantisipasi perihal jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin secara keseluruhan terakomodir,” ujarnya.

Sementara itu Anggota Komisi D DPRD Makassar, Basdir mengatakan perlu ada solusi untuk mengakomodir semua peserta jaminan kesehatan. Secara kalkulasi, 320 ribu orang tersebut akan bisa diakomodir dengan anggaran Rp.10 miliar.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pokok tahun 2019, pihaknya akan berupaya menganggarkan untuk perluasan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“ Dengan anggaran 10 Milyar saya kira ini sangat efektif. Kan APBD kita tahun ini sebanyak 4,1 Triliun. Harapan kita tidak ada lagi keluhan tentang kesehatan. Kami di DPRD upayakan semua masyarakat terdaftar sebagai peserta JKN,” tandasnya.