Ingin Inpres, Jokowi Seragamkan Sistem Perizinan Online
MAKASSARMETRO– Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online atau Online Single Submission bisa segera diterapkan baik di Kementerian, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat kota.
Menurut Presiden, tidak usah menunggu beberapa daerah yang masih belum siap, karena nanti lewat Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden, mau tidak mau yang namanya online single submission ini betul-betul langsung bisa diterapkan tanpa ada yang bilang “Saya belum siap, saya belum siap, saya belum siap.”
“Saya tidak menunggu kesiapan, sistemnya jadi, kita paksa untuk mengikuti online single submission ini,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/4) sore.
Untuk itu, Presiden meminta Satuan Tugas (Satgas) mengawal jalannya perizinan ini, dari awal sampai akhir, sehingga semuanya bisa bekerja dengan efektif, tanpa sumbatan-sumbatan, tanpa ada mengganggu di tengah jalan, sehingga betul-betul ini adalah sebuah reform dalam rangka iklim kemudahan berusaha.
“Saya sudah berkali-kali mengingatkan soal regulasi yang menghambat pelaksanaan berusaha, baik di Kementerian, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat kota. Saya minta sekali lagi untuk dipangkas sebanyak-banyaknya dan disederhanakan,” pinta Presiden Jokowi.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Ristekdikti M Nasir, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Menteri LHK Siti Nurbaya, Jaksa Agung M Prasetyo, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (*).