Rekomendasi Ini Dipimpin Oleh Kadis PPPA Kota Makassar, Tenri : Ini Bentuk Kepercayaan

MAKASSARMETRO– Indonesia wujudkan langkah nyata upaya perlindungan hak perempuan melaui Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Kegiatan tersebut digelar selama empat hari terhitung mulai tanggal 7-9 Mei 2018 di Jakarta. Serta dihadiri oleh semua Kepala Dinas (Kadis) PPPA se-Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut ada beberapa rekomendasi yang dirumuskan. Salah satu rekomendasi ternyata hasil rumusan dari Kepala Dinas PPPA, A. Tenri Apalallo melalui kepercayaan kementerian terhadap gagasannya yang dibuat di Kota Makassar dinilai cukup produktif.

“Ini bentuk kepercayaan dari pihak Kementrian kepada Kota Makassar melalui inovasi yang dibuat,” tambah Tenri.

Berikut hasil rumusan rekomendasi A. Tenri Apalallo,

• Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus (SDKK)
1. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perlindungan Hak Perempuan
2. Sosialisasi terkait Model Perlindungan Lansia yang responsif Gender
3. Pelatihan Perempuan tangguh Bencana
4. Penyusunan Pergub/Perwali/ Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Konflik Sosial (P3AKS)
5. Pelatihan konselor pendamping Lansia dan penyandang disabilitas
6. Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi-Perempuan Penyandang Disabilitas
7. Pelatihan keterampilan untuk perempuan lansia dan disabilitas
8. Pendataan tentang data perempuan dan anak di wilayah konflik
9. Pelatihan perempuan pegiat perdamaian
10. Advokasi kepada tim Banggar, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD terkait Perlindugan Hak Perempuan dalam SDKK
11. Pembentukan forum komunikasi Perlindungan Hak Perempuan dalam SDKK
12. Ruang ramah Perempuan dan Anak dalam situasi bencana
13. Penyusuanan KIE melalui media audio visual yang kreatif, seperti film pendek berdasarkan kemampuan daerah

Selain itu, ada beberapa juga rumusan dari peserta lain yakni

• Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
1. Menyusun peraturan perundang-undangan terkait pencegahan kekerasan seksual
2. Pelatihan bagi aparat penegak hukum yang sensitif gender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak
3. Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di prov/kab/kota sebagai lembaga layanan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan
4. Peningkatan Kapasitas SDM dalam pencatatan dan pelaporan data kasus kekerasan terhadap perempuan melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) termasuk memberi tambahan tentang TPPO
5. Kemen PPPA berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri untuk penyediaan anggaran yang cukup untuk pencegahan, penanganan kekerasan, dan pemberdayaan korban kekerasan
6. Sosialisasi dan Advokasi Pencegahan KDRT
7. Pengembangan program pemulihan dan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan dengan melibatkan seluruh stakeholder
8. Kabupaten/Kota perlu mendapatkan dana operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang bersumber dari dana Dekon
9. Pelatihan tenaga mediator yang terlatih dan bersertifikat Mahkamah Agung

• Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
1. Segera dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT PP TPPO). Bagi daerah yang sudah membentuk GT PP TPPO agar menindaklanjuti penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)
2. Mengoptimalkan sumber anggaran dari pihak ketiga atau lainnya yang tidak mengikat (CSR, Sponsor, LSM, Ormas, Akademisi, Peneliti) diluar APBD.
3. Memahami tupoksi p2TP2A dan GT TPPO (penyamaan persepsi) melalui sosialiasi yang intens dan berkelanjutan

• Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan
1. Sosialisasi dan advokasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait (Asosiasi Pengusaha dan Serikat Buruh/Pekerja)
2. Pelatihan dan Keterampilan kepada tenaga kerja perempuan
3. Penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten/ Kota. (*).