Buka Rapat Kerja Dinkes, Ini Pesan Pj Sekda Makassar

MAKASSARMETRO– Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar melakukan rapat kerja daerah (Rakerkesda). Dihadiri oleh jajaran dinas kesehatan dan Puskesmas, berlangsung di Hotel Arthama Makassar.

Rapat kerja kesehatan daerah kota Makassar tahun 2018 dengan tema “Mewujudkan universal health coverage (UHC) melalui percepatan eliminasi tuborculosis penurunan stunting dan peningkatan cakupan serta mutu imunisasi”.

Kepala Dinkes Kota Makassar, dr. Naisyah Tun Azikin mengatakan, berkenaan dengan rapat kerja kesehatan darah pada tahun 2018 ini, atas nama pemerintah kota Makassar dan pribadi menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap Rakerkesda ini.

Menurut dia, Raker diharapkan dapat membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan program pembangunan bidang kesehatan dengan lebih mengutamakan pelayanan kesehatan ke depan dalam mewujudkan Makassar sehat dan nyaman untuk semua menuju kota dunia.

“Dengan menjalin kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam mewujudkan nilai percepatan eliminasi tubercolosis penurunan imunisasi,” ujarnya.

Menurut Kadis Kesehatan Kota Makassar ini, pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 dalam program Indonesia sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, kesehatan yang didukung dengan perlindungan fungsional dan pemerataan pelayanan kesehatan paradigma kesehatan, saat ini lebih mengedepankan upaya promotif dan preventif.

“Disamping itu, pada penanganan penyakit menular serta penyakit tidak menular. Terdeteksi kalau pun terjadi dan telah diolah tetapi belum dilaporkan,” katanya.

Dia menambahakan, banyak faktor yang menyebabkan penyakit diantaranya buat hari ibu. Kurang nutrisi di masa remaja, masa kehamilan, masa menyusui dan infeksi pada ibu. Faktor lain berupa kualitas pangan dan faktor lain seperti ekonomi pendidikan infrastruktur budaya dan lingkungan.

“Selanjutnya keluarga dari kejadian luar biasa difteri dan campak yang terjadi, dinas kesehatan harus menganalisis terkait cukup animasi yang telah dilakukan mutu atau kualitas vaksin yang ada serta kekuatan surveilans,” pungkasnya.