Integrasi e-Planning dan e-Budgeting Bisa Deteksi “APBD Bodong”

MAKASSARMETRO– Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Khadijah Iriani menegaskan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan Kota Makassar.

Hal ini diperkuat dengan keberadaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang merupakan integrasi perencanaan dan penganggaran secara elektronik atau e-Planning dan e-Budgeting.

“Semuanya bakal kelihatan, perencanaan dan penganggarannya, jadi tidak ada lagi istilah yang biasa teman-teman media sebut ‘APBD bodong’,” ungkap Andi Khadijah Iriani, Senin (10/12/2018).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, pihaknya tidak menerima usulan rencana kegiatan jika tidak masuk dalam awal perencanaan pembangunan.

“Kami mempertahankan apa yang telah kami sepakati dalam perencanaan. Kalau tidak ada dalam awal perencanaan artinya kami tidak bisa buka, artinya tidak bisa menerima usulan dari mana,” katanya.

Dia menyebut, integrasi kedua sistem ini berasal dari empat arah dalam rangkaian kalender perencanaan. Mulai dari RPJMD Makassar 2014-2019, Musrenbang, lingkup Pemkot Makassar dan pokok pikiran DPRD Makassar.

“Semua perencanaan itu jelas dari mana asalnya, seperti kita ketahui bahwa perencaaan itu ada empat. RPJMD, Musrenbang, teknokrat, dan pokir anggota dewan,” pungkasnya.