pelayanan publik

MK Tolak Pengujian UU Pemilu, Presiden Tidak Perlu Cuti Kampanye

Rabu, 13 Maret 2019 22:45 WITA Reporter : Helmi
MK Tolak Pengujian UU Pemilu, Presiden Tidak Perlu Cuti Kampanye

MAKASSARMETRO– Mahkamah Konstitusi (MK) secara tegas memutuskan penolakan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Nomor 10/PUU-XVII/2019 ini dilakukan Majelis Hakim Konstitusi di ruang Sidang Panel MK, Jakarta. Rabu (13/3/2019).

Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon tersebut tidak rasional. Sebab, Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin bahwa, sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, hak Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna saat membacakan putusan menekankan, putusan oleh MK ini sejalan dengan semangat Pemilu dan juga UUD 1945.

“Justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu juga UUD 1945 jika Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan Wakil Presiden tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye,” kata I Dewa Gede Palguna.

Dengan demikian, calon presiden petahana tidak diwajibkan cuti untuk menjalankan kampanye. Meski begitu, I Dewa Gede Palguna menegaskan, calon petahana mesti cermat mengatur jadwal kampanye, mengingat posisinya sebagai pejabat negara.

“Tidak dipaparkan secara eksplisit apakah wajib cuti atau tidak, ini hak. Persoalan apakah hak itu akan digunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan. Hanya saja, karena kedudukannya sebagai petahana, diberlakukan pembatasan dalam kampanye. Agar yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana,” pungkasnya.

Topik berita Terkait:
  1. Nasional
Berikan Komentar
Komentar Pembaca