somberena parlementa

Dicopot dari Jabatan Kepala Inspektorat Sulsel, Begini Tanggapan Lutfie Natsir

Selasa, 11 Juni 2019 12:20 WITA Reporter : Anki
Dicopot dari Jabatan Kepala Inspektorat Sulsel, Begini Tanggapan Lutfie Natsir

MAKASSARMETRO– Polemik terkait pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah yang menyebut akan mencopot penghianat dalam birokrasi pemerintahan provinsi kini telah banyak dikonsumsi publik.

Seperti banyak pemberitaan di media, Kepala Inspektorat Sulawesi Selatan, Lutfie Natsir diketahui dicopot oleh Nurdin Abdullah tidak lama setelah ia mengeluarkan pernyataan tersebut.

Lutfie Natsir yang juga merupakan mantan Pj Walikota Parepare itu saat dicopot sebagai Kepala Inspektorat Sulsel, mengaku ikhlas dengan keputusan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Ia memilih tidak banyak mengomentari pencopotannya.

Diketahui, Lutfie sendiri sudah menjabat sebagai Kepala Inspektorat Sulsel sejak Desember 2017. Sebelum menjabat sebagai Kepala Inspektorat, banyak prestasi yang ditorehkan Lutfie.

Lutfie merupakan sosok yang berhasil mempertahankan lahan pengganti di CPI dan merebut lahan eks Dishub Makassar di Jln. Urip Sumorharjo, semua hal itu ia lalukan itu saat masih menjabat Kepala Biro Hukum.

Dirinya enggan berkomentar terkait pencopotannya. Ia hanya mengaku ikhlas, atas semua keputusan pimpinan, selain itu ia juga menganggap ini sudah menjadi bagian dari konsekuensi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun tidak sedikit bagi kalangan pengamat pemerintahan menganggap keputusan Nurdin Abdullah tersebut tidak tersampaikan dengan baik ke publik.

Hal itu diungkapkan Andi Luhur, yang merupakan pengamat pemerintahan Universitas Muhammadiyah, menurutnya publik hanya mampu menerka-nerka maksud pencopotan Gubernur Sulsel.

“Iya, keputusan yang diambil sudah seharusnya tidak menimbulkan desas desus di publik, semuanya harus real tersampaikan ke khalayak umum, apalagi ini skalanya pemerintahan tingkat provinsi,” ujarnya.

Ia juga banyak mengoreksi Humas Pemprov dalam memberikan informasi, pasalnya ia menganggap fungsi institusi humas lebih sering disabotase tim-tim adhoc maupun tim komunikasi politik sisa Pilkada.

“Tidak optimalnya kinerja humas dalam mengelola informasi publik, bisa membuat institusi dan pejabat publik berinteraksi langsung dengan media, tanpa kendali, sehingga berita yang bersifat fake news atau hoaks juga cepat menyebar,” pungkasnya.

Berikan Komentar
Komentar Pembaca