somberena parlementa

KPK Bakal Usut Tuntas Persoalan Aset Pemkot Makassar

Selasa, 02 Juli 2019 15:47 WITA Reporter : Helmy
KPK Bakal Usut Tuntas Persoalan Aset Pemkot Makassar

MAKASSARMETRO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar di ruang rapat kerja Wali Kota di Balai Kota Makassar, Selasa (2/7/2019).

Perburuan aset Pemkot Makassar, berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial, menjadi salah satu pokok pembahasan dalam rapat tersebut.

Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, Adliansyah Malik Nasution menegaskan pihaknya akan mengusut tuntas persoalan aset Pemkot Makassar yang ‘hilang’.

Sebelumnya, pada awal Mei lalu tim Koorpsugah KPK telah melakukan peninjauan langsung di lapangan, di titik-titik aset Pemkot Makassar yang disinyalir kuat dikuasai oknum.

Dia menyebut dirinya belum mengetahui secara pasti hasil monitoring dan evaluasi pengusutan aset milik Pemkot Makassar. Pasalnya, banyak hal yang diperlukan untuk memastikan status hukum aset-aset tersebut.

“Sangat tergantung dari data bagaimana kelengkapan data, Kita nanti akan menganalisis dan melihat masalah-masalahnya, setelah itu baru akan dikoordinasikan dengan Kejaksaan,” kata pria yang akrab disapa Choki ini.

Choki melanjutkan, saat ini pihaknya telah mengeluarkan 16 Surat Kuasa Khusus (SKK) dari 25 item pengusutan aset sebagai tindak lanjut dari penelusuran aset berupa lahan milik negara yang dikuasai pihak ketiga.

“Jumlah itu belum termasuk pengejaran aset fasum yang diperkirakan mencapai 700 titik. Kita akan intens ke Makassar,” ujarnya.

Choki berharap Pemkot Makassar tidak gentar soal perburuan aset ini. Sebab, persoalan perburuan aset negara ini sudah berada di tangan tim Koorpsugah KPK.

“Kalau ditelfon oleh pejabat tingkat elit, tinggal diinfokan saja bahwa sudah diserahkan ke KPK untuk dilakukan pengusutan,” kata dia.

Selain membahas persoalan aset, berdasarkan agenda Pj. Wali Kota Makassar, pendapatan asli daerah untuk pajak penerangan jalan umum dan pajak reklame juga jadi pembahasan.

Topik berita Terkait:
  1. KPK
  2. Pemkot Makassar
Berikan Komentar
Komentar Pembaca