somberena parlementa

7 Poin Rekomendasi Pansus Hak Angket DPRD Sulsel: MA hingga KPK Diminta Turun Tangan

Jumat, 23 Agustus 2019 20:17 WITA Reporter : Makassarmetro
7 Poin Rekomendasi Pansus Hak Angket DPRD Sulsel: MA hingga KPK Diminta Turun Tangan

MAKASSARMETRO – Paripurna Hak Angket DPRD Sulsel terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang oleh Gubernur dan wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman digelar Jumat (23/8/2019).

Hasil rapat Pansus mengeluarkan 7 poin rekomendasi.

“Kita sudah menyerahkan  rekomendasi melalui pimpinan Pansus ke pimpinan DPRD. Rekomendasi tersebut, berdasarkan fakta-fakta sidang penyelidikan dari semua pihak yang terperiksa di pansus,” kata Anggota Pansus Kak Angket DPRD Sulsel, Fahruddin Rangga dikutip Macca.news.

Adapun 7 rekomendasi Pansus sebagai berikut:

Pertama,eminta kepada Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan gubernur dan wakil gubernur Sulsel.

Kedua, meminta kepada aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, KPK) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana.

Ketiga, meminta kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia agar mengambil langkah-langkah normalisasi sistem manajemen dan tata kelola pemerintahan di Sulsel.

Keempat, meminta kepada gubernur Sulsel untuk memberhentikan dari jabatannya nama-nama terperiksa yang terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur dan subtansi yakni: Drs H. Asri Sahrun Said, Reza Zharkasyi,S.kom, Bustanul Arifin, SH, Dr Muh Basri, M.pd, Sri Wahyuni Nurdin, SE, Ak M.ad, H.M Taufiq Fachruddin SE.MM, Ir Salim Ar.

Kelima, meminta kepada gubernur Sulsel agar melakukan pembubaran tim gubernur untuk percepatan pembany (TGUPP) dan staf khusus gubernur dan wakil gubernur Sulsel.

Keenam, meminta kepada gubernur Sulsel agar mengembalikan jabatan pimpinan tinggi pertama (JPT) pada posisi semula yang diberhentikan karena tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ketujuh, Meminta kepada DPRD Sulsel untuk menetapkan pendapat DPRD Sulsel untuk pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Gubernur Sulsel. 

Berikan Komentar
Komentar Pembaca