somberena parlementa

Anggaran untuk Ibu Kota Pindah Butuh Rp 466 Triliun

Senin, 26 Agustus 2019 22:00 WITA Reporter : Makassarmetro
Anggaran untuk Ibu Kota Pindah Butuh Rp 466 Triliun

JAKARTA – Presiden Joko Widodo resmi mengumumankan ibu kota baru RI pindah ke Kalimantan Timur. Lokasi tepatnya yaitu di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Keputusan ibu kota pindah sesuai hasil kajian pemerintah berdasarkan risiko bencana minimal, lokasi strategis, dan infrastruktur yang lengkap.

Alasan Jokowi memilik Kalimantan Timur menjadi ibu kota baru adalah tersedianya lahan pemerintah seluas 180.000 hektare.

“Kenapa di Kalimantan Timur? Satu, resiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung merapi, dan tanah longsor. Kedua, lokasinya yang strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang. Keempat telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dan yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare,” kata Jokowi di Jakarta, Senin (26/8/2019) dikutip Merdeka.com.

Pimindahan ibu kota baru ini diperkirakan membutuhkan anggaran senilai Rp 566 triliun.

Nominal tersebut diambil dari 19 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama yang berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta. Sisanya berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung swasta dan BUMN.

Kawasan Ibu Kota ini nantinya terbagi dalam tiga komponen. Pertama, fungsi utama, yang terdiri dari gedung legislatif, gedung eksekutif, gedung yudikatif, Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI.

Komponen pertama ini akan dibangun dengan anggaran Rp 32,7 triliun. Di mana khusus untuk pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI akan bersumber dari APBN.

Komponen kedua, kawasan ibu kota ini terdiri dari rumah dinas, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun total anggaran pembangunan sebesar Rp 265,1 triiliun.

Mengenai sumber pendanaan, dalam komponen ini tidak ada yang berasal dari APBN, semua akan berkonsep KPBU dan murni swasta.

Kemudian komponen ketiga, yaitu merupakan fungsi pendukung. Kawasan pendukung ini terdiri dari sarana dan prasaran (jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolahan limbah; sarana olah raga), ruang terbuka hijau.

Kawasan pendukung ini akan dibangun dengan anggaran Rp 160,2 triliun. Adapun untuk fasilitas sarana dan prasarana dibangun dengan skema KPBU dan ruang terbuka hijau dibangun dengan APBN.

Terakhir, pemerintah tetap menganggarkan untuk pengadaan lahan. Hanya saja, anggaran untuk ini tidaklah besar, hanya Rp 8 triliun.

Topik berita Terkait:
  1. Ibu Kota Baru RI
  2. Kaltim
  3. Presiden Jokowi
Berikan Komentar
Komentar Pembaca