somberena parlementa

KPK dan Kejaksaan Dalami Aset Pemkot Makassar yang Bermasalah

Senin, 02 September 2019 16:08 WITA Reporter : Haider
KPK dan Kejaksaan Dalami Aset Pemkot Makassar yang Bermasalah

JAKARTA – KPK dan Kejaksaan melakukan pendalaman seluruh perjanjian kerjasama (PKS ) aset yang yang dikerjasamakan antara Pemerintah Kota Makassar dan pihak ke tiga yang kini tengah bermasalah, senin (2/9/19)

Diketahui, KPK dan Kejaksaan tengah melakukan pendalaman atas sejumlah aset Pemkot Makassar yang dikerjasamakan dengan pihak ke tiga.

Menurut Kordinator Wilayah VIII Sulselbar Supervisi dan Pencegahan KPK RI, Dwi Aprilia Linda, dari sejumlah dokumen yang berbentuk kerja sama pengelolaan aset negara dengan pihak ketiga akan dilakukan review.

“Untuk aset yang bermasalah yang dipihak ketigakan, kita sedang dalami seluruh dokumen perjanjian kerja samanya, seperti apa hak dan kewajiban para pihak yang melakukan PKS tersebut,” ungkap Linda, senin (2/9/19).

Lanjut Linda, tentu banyak sisi kita akan melihat isi perjanjian kerja sama tersebut. Pasalnya, ditemukan ada beberapa aset yang di pihak ketigakan kemudian berujung bersoal.

KPK dan JPN tentu akan mengambil langkah hukum, sebelumnya, seperti apa upaya hukumnya kita kuliti isi perjanjian kerja sama tersebut.

“Kita kuliti dokumen perjanjiannya, apa dasar sehingga terjadi PKS dengan pihak eksternal, bagaimana status alas haknya, dan yang terpenting, sejauh mana hak dan kewajiban kedua belah pihak dan siapa pula pihak-pihak yang melakukan PKS tersebut, misalnya siapa pejabat pemerintah saat itu, apakah PKS punya dasar hukum dan apakah perjanjian kerja sama menimbulkan kerugian negara atau tidak, kita lihat nanti,” kata Linda.

“Kemudian, dalam dokumen perjanjian kerja sama tersebut, KPK dan Kejaksaan juga akan me-review seperti apa izin atas aset yang dikelola oleh pihak ketiga tersebut,” pungkasnya.

Oleh karena itu, KPK dan Kejaksaan kembali mengingatkan Pemerintah Kota Makassar untuk lebih transparansi lagi dalam menyajikan bukti dokumen perjanjian kerja sama aset bersoal itu.

“Hadirkan seluruh dokumen PKS itu di atas meja dan kita tidak berharap ada dokumen yang dikatakan hilang ataupun ada ketidaktahuan, kan jelas di situ, perjanjian kerja sama tersebut terjadi karena ada penandatanganan kesepakatan semua pihak dan masing-masing memiliki secara fisik dokumen PKS, apalagi Pemkot Makassar selaku penanggung jawab yang mewakili negara mempihak ketigakan aset tersebut,” jelas Linda.

Linda menambahkan, terkait fasom fasos (PSU), ada 789 yang sudah diserahkan kepada Pemkot Makassar namun saat ini masih dalam tahap verifikasi, seperti apa nantinya, kita akan kembali mempertanyakan kepada Pemkot Makassar.

“Jadi verifikasi PSU nya harus ada time line dan upadated data, ” tambah Linda.

Topik berita Terkait:
  1. Kejaksaan
  2. KPK
  3. Pemkot Makassar
Berikan Komentar
Komentar Pembaca