somberena parlementa

Dana Hibah Pemkot Makassar ke KPU Rp 78 Miliar, Bawaslu Rp 19,3 Miliar

Rabu, 02 Oktober 2019 13:18 WITA Reporter : Helmy
Dana Hibah Pemkot Makassar ke KPU Rp 78 Miliar, Bawaslu Rp 19,3 Miliar

MAKASSARMETRO – Pemerintah Kota Makassar telah meneken naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebesar Rp 78 miliar. Nilai tersebut diputuskan setelah beberapa hari diskusi intensif untuk merumuskan asumsi kebutuhan Pilwalkot 2020.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi di rumah jabatan Walikota Makassar, Jln. Penghibur, Senin (1/10/2019).

“Ini memang lama diskusinya karena mempertemukan dua keadaan. Pertama, kepentingan tahapan yang harus kami jaga. Kedua, kemampuan fiskal pemerintah kota,” kata Farid.

Sebelumnya, KPU Makassar mengusulkan Rp 96,5 miliar untuk anggaran Pilwalkot 2020. Namun, kata dia, setelah mengalami proses terjadi penyederhanaan dengan mengefisienkan.

“Memadatkan kegiatan yang kami anggap bisa disesuaikan. Jadi sebenarnya memang ini kebutuhan teknis pemilu terkait pembiayaan. Terutama pada aspek honorarium ad hoc itu yang paling besar,” ungkapnya.

Dari Rp 78 miliar NPHD, honorarium ad hoc menelan lebih dari Rp 20 miliar. Pungutan akhir data pemilih juga memakan anggaran yang cukup besar. Sisanya pembiayaan logistik, rekapitulasi, dan lainnya.

“Hal pertama yang kami harus lakukan setelah ini merespons kembali data pemilih yang kemarin tercecer di pemilu. Diperkirakan 80ribu data yang harus kami singkronisasi dengan Capil,” ungkapnya.

Sedangkan untuk, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar realisasi anggaran untuk sebesar Rp 19, 3 miliar. Ketua Bawaslu Nursari mengungkapkan bahwa pihaknya tak mengalami kendala lantaran hal itu sudah sesuai dengan persyaratan.

Kendati begitu, ia mengatakan pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Pasalnya, waktu Pilkada 2018 juga terlibat mengawasi Pilgub sehingga mendapat dana dari Pilgub.

“Hal ini sudah sesuai dengan usulan dari Bawaslu,” ungkapnya.

Penjabat Wali Kota Makassar M Iqbal Samad Suhaeb mengatakan, nilai Rp 78 miliar sudah sesuai dengan usulan KPU. Ia pun membenarkan bahwa sebelumnya telah melakukan diskusi terlebih dahulu untuk mengefisienkan anggaran.

“Misalnya, TPS-nya bisa dikurangi, sebelumnya sekitar 300. Ini 500 sampai 600 orang sehingga berkurang jumlah TPS-nya,” ungkapnya.

Selain itu, Iqbal mengatakan hanya ada satu kertas suara sehingga jumlah orang dalam satu TPS bisa lebih banyak. Ia mengatakan, dengan berkurangnya jumlah TPS maka jumlah petugas juga berkurang.

“Diskusi itu saja, kita lihat kemungkinan untuk mengefisienkan. Apalagi ini hanya Makassar, sosialisasi bisa saja digabung, 2 kecamatan satu kali sosialisasi. Jadi hanya menyederhanakan,” pungkasnya.

Topik berita Terkait:
  1. KPU Makassar
  2. Pilwalkot Makassar 2020
Berikan Komentar
Komentar Pembaca