somberena parlementa

Usai Demosi Jabatan, Mantan Camat Dibebastugaskan PJ Walikota Makassar

Selasa, 19 November 2019 19:08 WITA Reporter : Helmy
Usai Demosi Jabatan, Mantan Camat Dibebastugaskan PJ Walikota Makassar

MAKASSARMETRO – Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb membebastugaskan 12 orang Sekretaris Camat dan seorang Camat. Jabatan Sekcam diisi oleh Kasi Pemerintahan sebagai pelaksana tugas. Sedangkan jabatan Camat Makassar ditempati Asisten I Pemkot Makassar, M. Sabri.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Makassar, Basri Rakhman menyebut pembebasan tugas ini merupakan tindak lanjut dari penjatuhan sanksi disiplin

SK pembebasan terkait dugaan politik praktis 15 camat beberapa waktu lalu yang mencakup 12 Sekcam yang sebelumnya menjabat Camat, Camat Makassar yang dulu nya menjabat Camat Tallo, serta dua orang mantan camat yang kembali menjabat Kabid di DInas Penataan Ruang dan Satpol PP.

Khusus untuk Kabid dari dua SKPD yang dituliskan sebelumnya, soal sanksi menunggu keputusan dari masing-masing Kepala SKPD.

“SK penjatuhan disiplin pembebasan dari jabatan sudah ada sejak Senin. Mereka digantikan oleh Plt. Khusus yang menjabat sebagai kabid, ntanti usulan dari kadisnya. Kita baru sementara minta usulan dari kadisnya,” jelas Basri Rakhman, Selasa (19/11/2019)

Sebagai langkah awal, para mantan camat yang telah di nonjob akan ditempatkan sebagai staff di BKPSDMD. Namun bisa saja kemungkinan mereka akan disebar sebagai staff di beberapa SKPD.

“Mereka jadi staff biasa. Untuk sementara ditempatkan di BKD sebagai langkah awal. Bisa saja nanti dibagi ke SKPD,” kata Basri Rakhman.

Sementara Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengatakan jika hal ini telah sesuai dengan perintah Kemendagri mengenai rekomendasi pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin berat.

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Dari lima jenis hukuman ini, maka Pemerintah kota Makassar berhak memberikan salah satu jenis hukumannya. Penentuan ini adalah hak dari Pj Wali Kota Makassar. Sehingga Iqbal pun memutuskan mereka untuk dijatuhi pembebasan dari jabatan (nonjob).

“Tentu lebih bagus (nonjob) dari pemecatan atau penurunan. Pasti tidak ada yang baik menurut yang bersangkutan. Tapi ini perintah Kemendagri,” kata Iqbal.

Topik berita Terkait:
  1. Makassar
  2. Pemkot Makassar
Berikan Komentar
Komentar Pembaca