somberena parlementa

Presiden Jokowi Wajibkan Pedagang Online Miliki Izin Usaha

Rabu, 04 Desember 2019 14:43 WITA Reporter : Makassarmetro
Presiden Jokowi Wajibkan Pedagang Online Miliki Izin Usaha

MAKASSARMETRO – Pedagang online mulai menjamur seiring perkembangan internet. Mereka yang punya minat berdagang lebih mudah membuka usaha dengan hadirnya internet.

Sejalan populasi pengadang online mulai meningkat, Presiden Joko Widodo mewajibkan pedagang online. Namun Jokowi mengecualikan pihak yang tidak mendapatkan manfaat langsung dari transaksi atau tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual.

Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Aturan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 20 November 2019 lalu dan resmi diundangkan pada 25 November 2019.

Selain soal izin usaha, Jokowi melalui Beleid itu juga pun mewajibkan pedagang online melindungi hak-hak konsumen. Perlindungan salah satunya ia tekankan kepada perlindungan data pribadi konsumen.

Dilansir dari CNN Indonesia, Jokowi meminta pedagang online baik dalam maupun luar negeri wajib mematuhi ketentuan persaingan usaha.

Untuk menjamin perlindungan dan kenyamanan konsumen, Jokowi melalui beleid tersebut juga meminta mereka melapor bila mendapatkan masalah dengan layanan pedagang online.

Di samping itu, pemerintah dapat melakukan pemblokiran sementara layanan PMSE dalam negeri atau luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang. Sanksi juga bisa diberikan dalam bentuk pencabutan izin usaha.

PP tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga mengatur pihak yang melakukan perdagangan, persyaratan, penyelenggaraan, dan kewajiban pedagang melalui sistem elektronik.

Pemerintah mengatur hal teknis lainnya meliputi bukti transaksi, iklan, kontrak, pengiriman serta penukaran barang dan jasa, sistem pembayaran, dan penyelesaian sengketa perdagangan melalui sistem elektronik.

“Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik,” bunyi Pasal 21.

Dalam pengumpulan dan pengolahan data atau informasi, lembaga pemerintah di bidang statistik bekerja sama dengan kementerian/lembaga (K/L) dan otoritas terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, lembaga terkait di bidang statistik dapat menggunakan data dan informasi tersebut bersama dengan K/L, otoritas terkait, dan pemerintah daerah (pemda) mengacu pada mekanisme berbagi data dan informasi.

Dalam aturan tersebut belum dirinci lebih lanjut data dan informasi yang wajib disampaikan PPMSE kepada pemerintah.

Selain itu, pedagang elektronik baik dari dalam maupun luar negeri wajib menyimpan wajib menyimpan data dan informasi terkait transaksi keuangan dan non transaksi keuangan.

Data dan informasi yang terkait dengan transaksi keuangan adalah data yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Untuk data transaksi keuangan, pedagang wajib menyimpan dalam jangka waktu minimal 10 tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh.

“Untuk data dan informasi yang tidak terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh,” tulis Pasal 25.

Untuk diketahui, definisi perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Topik berita Terkait:
  1. Bisnis Online
  2. Presiden Jokowi
Berikan Komentar
Komentar Pembaca