somberena parlementa

DPR Dukung Tenaga Honorer di Instansi Pemerintah Dihapus

Selasa, 21 Januari 2020 14:21 WITA Reporter : Makassarmetro
DPR Dukung Tenaga Honorer di Instansi Pemerintah   Dihapus

MAKASSARMETRO, Jakarta – Kementerian PAN-RB bersama DPR RI dan Badan Kepegawaian Negara bersepakat untuk menghapus pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah.

Kesepakatan ini diketuk usai Rapat Kerja persiapan seleksi CPNS 2019-2020 di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senin (20/1/2020).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo menegaskan, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“Dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya,” jelas Kesimpulan Komisi II DPR.

Keputusan ini Kementerian PAN-RB melakukan berbagai tahap penyederhanaan jabatan eselon III dan IV baik pemerintah pusat maupun daerah.

Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo, menjelaskan penataan negara besar seperti Indonesia perlu proses panjang yang dimulai dengan reformasi birokrasi. Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan jabatan eselon dan penyesuaian kesejahteraan pegawai.

“Perlu sebuah proses dimulai dengan reformasi birokrasi, menghilangkan pola pikir eselon, sistem penggajian dan pensiun. Kesejahteraan juga kami pikirkan,” terang Menteri Tjahjo

Komisi II DPR berpesan agar upaya penyederhanaan tersebut dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan besaran tunjangan kinerja, tunjangan pensiun, dan tunjangan lainnya agar tidak mengurangi penghasilan ASN.

Berikan Komentar
Komentar Pembaca