Deng Ical Paparkan Strategi Bangun Makassar di Hadapan Akademisi

MAKASSARMETRO – Bakal calon Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal MI atau yang populer dengan sapaan Deng Ical memaparkan strategi membangun Kota Makassar di hadapan para akademisi dan alumni UNM.

Kata Deng Ical, dari sisi infrastruktur, yang pertama harus dibenahi adalah koneksi drainase. Hal ini dinilai penting mengingat salah satu masalah besar di Kota Makassar adalah genangan.

Berikutnya adalah pembangunan tidak boleh lagi hanya mensyaratkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Akan tetapi sudah harus sampai pada analisis mengenai dampak sosial.

Menutut Deng Ical, pembangunan harus sudah sampai pada memperhitungkan berapa banyak warga yang harus kehilangan pekerjaan akibat dari pembangunan satu gedung misalnya. Berapa banyak nelayan harus kehilangan mata pencahariaan karena penimbunan laut misalnya.

“Ini semua harus dihitung, sehingga tidak ada orang yang dikorbankan dari sebuah kebijakan,” ungkap doktor administrasi publik UNM ini.

Strategi berikutnya adalah pelimpahan kewenangan. Deng Ical menilai, pemerintah kota tidak boleh rakus mau mengurusi semuanya. Kewenangan yang lebih kecil cakupannya, kata dia, limpahkan ke kecamatan. Pemerintah tidak perlu repot-repot melalui Bappeda atau Balitbangda melakukan penelitian.

“Serahkan ke ahlinya, serahkan ke orang-orang kampus. Tinggal komunikasikan, pemerintah kota butuh hasil penelitian terkait ini,” paparnya disambut applaus hadirin.

Deng Ical juga menyinggung soal Pakta Integritas. Ini penting agar tidak ada yang lalai dari komitmen. “Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menyusun rencana aksi daerah,” imbuhnya.

Strategi berikutnya, menurut Deng Ical, harus ada affrmasi. Karena tidak boleh orang miskin dibiarkan bersaing dengan orang kaya dalam berusaha dengan berangkat dari titik mulai yang sama. Tidak boleh anak-anak yang kurang pintar dibiarkan bersaing dengan anak-anak yang sudah pintar dari titik yang sama pula.

“Itulah mengapa, harus ada afirmasi. Kebijakan affirmasi ini penting dalam rangka menciptakan keadilan. Usaha kecil dan menengah tak boleh dibiarkan bersaing dengan usaha besar, karena sudah bisa dipastikan kalah. Pemerintah harus hadir untuk mengintervensi,” tegasnya.