Forum SKPD Makassar Diharap Mampu Dorong Akuntabilitas Pembangunan

Rabu, 11 Maret 2020 14:23 WITA Reporter : Makassarmetro
Forum SKPD Makassar Diharap Mampu Dorong Akuntabilitas Pembangunan

MAKASSARMETRO – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menggelar Forum Perangkat Daerah di Novotel Hotel, Jalan Jendral Sudirman, Rabu (11/3/2020).

Kegiatan ini dihadiri seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemerintah kecamatan se-kota Makassar. Hadir pula Asisten II Bidang Sosial Ekonomi Pembangunan, Sittiara Kinang, yang mewakili Pj Walikota membuka acara.

Dalam sambutannya, Sittiara Kinang, menyampaikan harapan Walikota agar Forum Perangkat Daerah memperlihatkan akuntabilitas dari proses perencanaan pembangunan di Kota Makassar.

“Forum perangkat daerah ini merupakan forum yang sangat strategis, dan diharapkan menjadi media pembentukan komitmen melalui penyepakatan program kegiatan prioritas, serta sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan rancangan awal RKPD,” terangnya.

Selain itu, Sittiara juga membeberkan capaian indikator makro dari pembangunan Kota Makassar selama tahun 2019.

Di antaranya, kata Sittiara, ialah laju pertumbuhan ekonomi yang berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi, yaitu sebesar 8,42% yang didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, konstruksi, serta sektor informasi dan komunikasi.

Ada pula capaian penurunan angka kemiskinan dari 4,41 persen di tahun 2018, menjadi 4,28 persen di tahun 2019. “Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di kota Makassar semakin menurun, namun masih perlu upaya meningkatkan taraf hidup untuk 65.000 jiwa penduduk miskin,” ujarnya.

Sittiara juga menyatakan adanya peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 81,73 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 81,13 persen. Peningkatan ini, sejalan dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 10,39% yang tahun sebelumnya di angka 12,19%.

Walau begitu, Sittiara mengatakan masih ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan, seperti ketimpangan pendapatan warga yang gini rationya berada di angka 0,39%, serta inflasi sebesar 2,43%.

“Meskipun pembangunan telah dilaksanakan secara maksimal, memerlukan upaya percepatan dan kerja keras kita semua, dalam menjaga kesinambungan dan kontinuitas serta peningkatan pencapaian target-target makro yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota Makassar,” tutur Sittiara.

Selain capaian pembangunan makro yang ditargetkan, Sittiara juga berpesan agar isu-isu faktual kemacetan, genangan, pedagang kaki lima, gelandangan dan pengemis, dan pak ogah, harus segera mendapatkan solusi.

Berikan Komentar
Komentar Pembaca