Langgar Kode Etik ASN, Kepala DP2 Makassar Kena Sanksi

Senin, 15 Juni 2020 08:43 WITA Reporter : Ikbal
Langgar Kode Etik ASN, Kepala DP2 Makassar Kena Sanksi

MAKASSARMETRO – Sempat tertunda pelaksaan pilkada beberapa waktu lalu, tidak membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terbebas dari pelanggaran terhadap netralitasnya.

Seperti yang terjadi di Kota Makassar, salah satu ASN juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Rahman Bando, telah dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN serta disiplin PNS

Pembuktian tersebut dibenarkan dengan adanya rekomendasi dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Rahman Bando, selaku ASN.

Dalam surat bernomor R-1652/KASN/6/2020 yang ditekan di Jakarta pada 8 Juni 2020 tersebut ditujukan kepada Wali Kota Makassar untuk menjatuhkan hukuman sanksi disiplin ringan terhadap ASN atas nama Rahman Bando.

Pj Wali Kota Makassar, Yusran Yusuf mengatakan rekomendasi KASN meminta Rahman Bando di jatuhi sanksi ringan sudah ada

“Ada mi rekomendasi tinggal sanksi dari pemkot, yakni sanksi ringan, pak Basri BKD sementara urus itu,” ujarnya Yusran.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Basri Rahkman membenarkan adanya hal tersebut.

Olehnya dirinya memastikan akan menjalankan dan menindaklanjuti seluruh proses yang telah direkomendasikan oleh lembaga resmi pusat seperti KASN.

“Kita pastikan rekomendasi KASN itu dan akan ditindaklanjuti, nah sekarang tinggal tunggu waktu, masukan dan pendapat dari Bapak Pj Wali Kota,” kata Basri, kemarin.

Menurut Basri, meskipun sampai saat ini, BKPSDM Kota Makassar belum mendapatkan surat resmi dari KASN, namun secara online kabar tersebut sudah masuk ke instansinya.

Dari kabar yang diterima pihaknya, lanjut Basri, salah saru ASN bernama Rahman Bando direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi ringan, yakni dengan teguran tertulis atau pernyataan tidak puas pimpinan ke bawahannya.

BKPSDM melihat kadar pelanggaran yang dilakukan Rahman Bando, kata Basri, berada pada perilaku atau sikap yang akan dikirim ke sanksi pernyataan tidak puas.

“Kalau itu pelanggaran kadarnya cuma action tentu sanksinya cuma teguran, tetapi ini adalah persoalan sikap maka pasti akan mengarah ke sanksi pernyataan tidak puas oleh pimpinan,” tegasnya.

Sanksi ringan tersebut, menurut Basri bisa saja berlanjut ke jenjang lebih tinggi (sanksi berat) apabila pelanggaran terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Jadi sanksi ringan juga bisa berubah jadi, sanksi berat kalau pelanggaran itu terus berkelanjutan dan memungkinkan pula untuk dilakukan pemberhentian,” pungkasnya.

Berikan Komentar
Komentar Pembaca