Wakil Ketua DPRD Makassar Sosialisasi Perda Nomor 1 2019 tentang Pendidikan

Selasa, 10 November 2020 16:44 WITA Reporter : Makassarmetro
Wakil Ketua DPRD Makassar Sosialisasi Perda Nomor 1 2019 tentang Pendidikan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile, menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendidikan di Hotel Asyra, Selasa (10/11/2020).

MAKASSARMETRO – Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile, menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendidikan di Hotel Asyra, Selasa (10/11/2020).

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber. Mereka adalah Sekertaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, Amelia Malik, dan Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar, Ahmad Hidayat.

Suhada menyampaikan, kualitas pendidikan merupakan kewajiban negara, sehingga peran serta pemerintah untuk aktif mewujudkan penyelenggaraan pendidikan berkualitas, terutama di Kota Makassar.

“Negara atau pemerintah wajib ikut serta dalam masalah pendidikan. Tujuannya, melahirkan generasi yang berwawasan luas,” jelas Suhada.

Apalagi, kata Ketua PDIP Kota Makassar ini, situasi pandemi menyebabkan sekolah tatap muka dihentikan dan diganti pembelajaran daring. Olehnya itu, pemerintah mesti memberikan solusi agar proses pembelajaran tetap berlangsung.

“Kita tahu sekarang masa pandemi dan sekolah dilakukan secara virtual. Makanya, kita berharap pandemi ini segera berakhir sehingga sistem pembelajaran kembali normal,” katanya.

Sekertaris Dinas Pendidikan, Amelia Malik, menyampaikan pendidikan harus terus berjalan meski di tengah pandemi. Metode pembelajaran diubah melalui daring.

Untuk aktivitas di sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan. Sebab, itu menjadi keharusan yang mesti diikuti dan menjadi kebijakan pemerintah di seluruh daerah.

“Sekolah harus menyediakan fasilitas yang diperlukan terkait kebijakan pemerintah mengenai protokol kesehatan,” ucapnya.

Lia, sapaan akrab Amelia, mengatakan pihak sekolah wajib menyemprot disinfektan setiap saat, kemudian menyiapkan fasilitas cuci tangan, dan menjaga jarak.

Jika telah mendapat izin sekolah tatap muka, jam belajar diatur agar tidak terjadi pengumpulan orang banyak.

“Jadi, kalau tatap muka dibolehkan, sekolah harus mengatur penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan. Agar potensi penyebaran tidak terjadi,” paparnya. (*)

Berikan Komentar
Komentar Pembaca