Komitmen terhadap Warga Pulau, Pj Wali Kota Makassar: Semua Berhak Dapat Fasilitas Hidup Layak

Senin, 30 November 2020 06:06 WITA Reporter : Makassarmetro
Komitmen terhadap Warga Pulau, Pj Wali Kota Makassar: Semua Berhak Dapat Fasilitas Hidup Layak Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, saat rapat paripurna di DPRD Makassar, Ahad (29/11/2020).

MAKASSARMETRO – Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, menyampaikan komitmen untuk turut memperhatikan kehidupan warga Makassar yang bermukim di kepulauan.

Menurutnya, masyarakat kepulauan juga berhak mendapatkan hak hidup layak seperti halnya warga lainnya.

Hal tersebut dia paparkan saat hadir dalam rapat paripurna ke-16 masa sidang pertama tahun sidang 2020/2021 DPRD Kota Makassar yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Makassar, Ahad (29/11/2020).

Secara tegas, Rudy menyampaikan sejumlah upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Makassar untuk makin meningkatkan taraf hidup warga pulau.

Rudy pun berharap dengan adanya langkah seperti membuat pemecah ombak dapat memberikan sentuhan positif untuk perbaikan infrastruktur pulau.

“Tidak ada perbedaan antara warga di darat maupun di pulau. Semua berhak mendapatkan fasilitas dan hidup layak. Semua warga Makassar. Olehnya itu, Pemerintah Kota Makassar akan bertahap membenahi segala infrastruktur yang dibutuhkan,” bebernya.

Lebih lanjut, Rudy yang juga sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ini menyebutkan beberapa langkah yang akan dilakukan ke depannya.

“Selain pemecah ombak, Pemkot Makassar juga akan melakukan renovasi dermaga, jembatan, juga perbaikan jalan dan tanggul. Ini semua bukti bahwa pemerintah memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, saat disinggung terkait lahan salah satu kantor lurah yang diklaim pihak lain, dirinya mengaku telah menyiapkan sejumlah bukti untuk selanjutnya akan dibawa ke pengadilan.

“Memang betul ada lahan kantor lurah kita di Pulau Lae-Lae yang katanya punya salah satu oknum. Saat ini kita siapkan dulu dokumen serta bukti pendukung lainnya. Jika semuanya telah rampung, Pemkot siap menempuh jalur hukum,” tegasnya.

Rapat dengan agenda tanggapan atau jawaban Wali Kota Makassar atas pemandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Ranperda Kota Makassar tentang APBD tahun 2021 ini juga turut dihadiri Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali, Wakil Ketua II DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sapaile, serta para OPD Pemkot Makassar, juga anggota DPRD Kota Makassar lainnya. (*)

Topik berita Terkait:
  1. DPRD Makassar
  2. Pemkot Makassar
Berikan Komentar
Komentar Pembaca