Terganjal Pembebasan Lahan, Pemrov Sulsel akan Alihkan Anggaran Pembangunan Pengembangan RPH Tamangapa

MAKASSARMETRO – Pemprov Sulsel bakal alihkan anggaran pembangunan pengembangan RPH Tamangapa di Kecamatan Manggala. Ini dikarenakan pembebasan lahan belum bisa disegerakan Pemerintah Kota Makassar.

Hal ini seperti disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Andi Herliani, Jumat (25/12/2020).

“Kita sudah di-warning, kalau anggaran pembebasan lahan tidak ada kejelasan tahun ini, maka anggaran dari provinsi sebesar Rp27 miliar untuk pengembangan RPH terintegrasi dibatalkan dan anggarannya dialihkan ke kabupaten lain,” kata Herliani.

Menurut dia, pengalihan anggaran ke daerah lain lantaran Pemkot Makassar dinilai tidak komitmen dalam menyiapkan lahan. Padahal, Pemprov Sulsel tidak tanggung-tanggung dalam mengeluarkan anggaran. Apalagi proyek ini menjadi program prioritas Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

Pada APBD 2020, Pemprov Sulsel telah mengalokasikan anggaran Rp8,5 miliar untuk bangunan utama, kandang dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sedangkan APBD 2021, anggaran Rp27 miliar kembali disiapkan.

Tidak hanya provinsi, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran Rp1,4 miliar untuk pengadaan peralatan RPH pada tahun ini, dan kembali dianggarkan Rp5,7 miliar di APBN 2021.

“Jadi bagaimana komitmen pemkot terkait dengan lahan dan pengelolaan RPH, silakan tanya ke Pak Wali,” tuturnya.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), Herliani mengaku siap mengelola RPH Tamangapa. Sebab, sebelum dikelola oleh perusahaan daerah, RPH sudah terlebih dahulu dikelola Dinas Perikanan dan Pertanian.

Hanya tinggal pelatihan untuk melatih kemampuan SDM. Namun, ada beberapa SDM yang wajib ada mengelola RPH, seperti dokter hewan, paramedis kesehatan hewan, tenaga teknis yang mengoperasikan RPH, juru jagal, serta tukang daging.

“Ini semua disiapkan secara profesional denga keahliannya, karena kota mau menyiapkan daging yang halal, aman, utuh dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat,” ujarnya.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Rahmat Mappatoba, mengaku siap menggunakan dana bantuan tak terduga (BTT) apabila anggaran pembebasan lahan tidak diakomodasi di APBD 2021.

“Kalau sifatnya darurat mendesak kita bisa support melalui BTT,” ucap Rahmat. (*)