ACC: Ratusan Kasus Dugaan Korupsi Mandek di Sulsel

Selasa, 29 Desember 2020 16:47 WITA Reporter : Makassarmetro
ACC: Ratusan Kasus Dugaan Korupsi Mandek di Sulsel Ilustrasi.

MAKASSARMETRO – Badan Pekerja Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi merilis hasil temuan penanganan kasus dugaan korupsi, dari Kepolisian Daerah (Polda) maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan. Terdapat 104 kasus rasuah mandek di meja penegak hukum.

Ratusan kasus yang dinilai terhambat itu dirincikan ACC Sulawesi, yakni 51 kasus ditangani kepolisian dan 53 kasus ditangani kejaksaan. Rangkuman ini diperoleh atau dihimpun berdasarkan dokumen, investigasi, pemantau media, dan data dari pihak terkait.

Di kepolisian, kasus yang masuk tahap penyidikan berjumlah 28, lalu 23 kasus masih di tahap penyelidikan. Di kejaksaan, terdapat 24 kasus yang masuk tahap penyidikan dan 29 kasus masih tahap penyelidikan. Sebagian besar kasus ini ditangani pada 2019.

“Lalu kembali mandek di tahun 2020. Kami anggap ini adalah catatan buruk penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum kita, baik di kepolisian maupun kejaksaan,” kata Peneliti ACC Sulawesi, Jumail dalam ekspose catatan akhir tahun virtual, Senin (28/12/2020).

ACC Sulawesi, kata Jumail menganggap ratusan kasus ini sengaja dibiarkan mandek, selain itu ada privilege yang diberikan pada saksi atau tersangka karena jabatan, kedudukan, dan status sosial, serta untuk menghindari pengawasan publik.

Dia mencontohkan, kasus dugaan korupsi Jasa Produksi dan Asuransi Pensiun Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Makassar, yang masih dalam penyelidikan padahal sudah ada temuan komisi pemberantasan korupsi (KPK) lebih kurang Rp31 miliar terindikasi korupsi.

“Padahal sejumlah saksi sudah diperiksa. Sampai sekarang belum ada tersangka. Jangankan tersangka naik tahap penyidikan masih belum. Kami kategorikan ini kasus mandek,” ungkap Jumail.

Peneliti ACC, Anggareksa menilai informasi yang tertutup juga jadi soalan penanganan kasus. Padahal keterbukaan informasi telah diatur dalam konstitusi. Baik Polda maupun Kejati sama-sama kekeh menutup keran informasi perkembangan kasus korupsi.

“Beberapa kali kami menyurat baik di kepolisian maupun kejaksaan terkait progres kasus, namun hingga kini tak kunjung ada balasan maupun respon. Kami juga lihat di situs resmi, datanya tak kunjung di update. Bahkan ada data tahun 2009 belum juga diperbaharui,” jelasnya.

Kondisi sulitnya transparansi publik menyoal perkembangan penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum disebutkan Anggareksa sudah berlangsung selama lima tahun terakhir.

“Makanya kami bilang informasi kasus menjadi barang yang mahal,” tegasnya.

Salah satu contoh kasus yang disorot ACC Sulawesi kata Anggareksa adalah dugaan korupsi pembangunan RS Batua Makassar. Meski sudah naik ke tahap penyidikan, Polda sulsel urung menetapkan tersangka.
“Jadi memang terkesan penegak hukum kita tidak serius menangani,” paparnya.

Di sisi lain, lanjut Angga, buruknya komitmen pengusutan kasus korupsi turut diperparah dengan supervisi dan ‘monitoring’ yang lemah, terhadap penanganan kasus korupsi yang ditangani polres maupun kejari. Belum lagi soal Daftar pencarian orang (DPO) yang tidak pernah terselesaikan.

“Kami minta KPK melakukan koordinasi dan supervisi terhadap penanganan kasus korupsi baik di kepolisian maupun di kejaksaan. Kapolda dan Kajati Sulsel harus mengevaluasi jajarannya terhadap kinerja mereka. Kami juga mendesak untuk lebih intens mengejar DPO kasus korupsi,” ungkapnya. (*)

Topik berita Terkait:
  1. ACC Sulawesi
  2. Kasus Korupsi
Berikan Komentar
Komentar Pembaca