ASN Dilarang Keluar Daerah, Pemkot Makassar Siapkan Sanksi

MAKASSARMETRO – Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dilarang keluar daerah. Larangan ini berlaku hingga 8 Januari 2021. Ada sanksi tegas kepada yang melanggar.

Larangan keluar daerah bagi ASN merujuk pada SE Menteri PANRB Nomor: 70/2020. Edaran ini tentang pembatasan kegiatan keluar daerah dan pengetatan pemberian cuti bagi pegawai ASN selama libur Natal dan Tahun Baru 2021 di masa pandemi COVID-19.

Kepala Bidang Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Munandar, mengatakan sejak pandemi izin keluar kota memang dibatasi.

“Itu pun kalau ada untuk keperluan mendesak,” kata Munandar, dikutip dari Sindonews, Selasa (29/12/2020).

Para pegawai memang sudah diimbau untuk tak melakukan aktivitas perjalanan keluar daerah, terlebih posisi Makassar yang saat ini mengalami tren kenaikan jumlah kasus positif COVID-19.

“Apalagi juga kita terapkan bekerja dari rumah atau WFH,” ucapnya.

Jika ada pegawai yang melanggar, sanksinya bisa sampai pada pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP). “Itu semua sudah ada aturannya,” ucap Munandar.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Rini Widyantini, mengatakan, bagi ASN yang melanggar akan diberikan sanksi hukuman disiplin. Hukuman sanksi ini berlaku bagi ASN dan PPPK.

“Bagi ASN yang melanggar akan diberikan hukuman disiplin sesuai yang diatur dalam PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No.49/ 2018 tentang Manajemen PPPK,” katanya. (*)