Hasanuddin Contact Temui Pj Wali Kota Makassar, Laporkan Hasil Evaluasi Pemantauan Kawasan Tanpa Rokok

Selasa, 12 Januari 2021 14:42 WITA Reporter : Nurul Rahmatun Ummah
Hasanuddin Contact Temui Pj Wali Kota Makassar, Laporkan Hasil Evaluasi Pemantauan Kawasan Tanpa Rokok

MAKASSARMETRO – Lembaga pendukung penerapan aturan mengatasi bahaya rokok bagi pengguna dan perokok pasif, Hasanuddin Center for Tobacco Control and Non Communicable Disease Prevention (Contact) melakukan pertemuan bersama Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, di lantai 11 Menara Kantor Balai Kota Makassar, Senin (11/1/2021).

Pada pertemuan ini, Hasanuddin Contact menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Pengaturan Iklan Rokok di Kota Makassar kepada Pj Wali Kota.

Project Director Hasanuddin Contact, Alimin, sangat mendukung Pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan kawasan tanpa rokok. Dirinya berharap pemerintah kota betul-betul konsisten menerapkan kawasan KTR sesuai perda.

“Intinya peraturan kawasan tanpa rokok itu secara konsisten harus diterapkan. Kita tidak ingin melahirkan generasi kita di masa depan kita sakit-sakitan. Kita harap hingga tahun 2030 kita sudah bebas asap rokok sehingga melahirkan generasi sehat yang dapat memimpin lebih maju dari pada sekarang,” beber Alimin.

Menurutnya, sejak dikeluarkannya Perda tentang KTR pada tahun 2013, penerapannya belum ditegakkan secara maksimal.

“Kita lihat di Kota Makassar pemasangan iklan rokok di pasang seenaknya, padahal itu ada aturannya. Makanya kita mendukung pemerintah kota supaya bisa melindungi warganya dari asap rokok. Apalagi Makassar sebagai kota layak anak, tentunya tidak layak apabila memasang iklan rokok sembarangan di tengah jalan,” tuturnya.

Menanggapi hal yang disampaikan Alimin, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, menegaskan perlunya regulasi yang ketat dan tegas bagi para perokok untuk tidak mengganggu orang di sekelilingnya.

Menurutnya, kawasan tanpa rokok sangat penting untuk ditertibkan serta bagaimana cara menghadirkan kawasan yang memenuhi standar kawasan tanpa rokok.

“Penerapan kawasan tanpa tokok harus di mulai dari kantor pemerintah, dengan membuat surat edaran menjadi perhatian utama untuk tidak merokok. Tentunya jika hal ini dilaksanakan di pemerintahan, akan sangat mudah melakukan pengawasan dan pemantauan di luar. Demikian pula dengan papan iklan rokok tidak boleh dipasang di jalan-jalan protokol maupun dekat sekolah,” jelas Rudy.

Untuk itu, Rudy berharap pemerintah kota bersama Hasanuddin contact melakukan kerja sama pengkajian lebih lanjut mengenai regulasi dalam membentuk perilaku di kawasan tanpa rokok dan pengaruh iklan agar tidak signifikan mempengaruhi orang untuk merokok.

Dalam kesempatan ini, Alimin menyerahkan petisi yang isinya mendukung kawasan tanpa rokok yang ditandatangani oleh para rektor, akademisi, dan tokoh agama. (*)

Berikan Komentar
Komentar Pembaca