DPRD Makassar Komitmen akan Kawal Pencairan Dana Hibah Pariwisata

MAKASSARMETRO – DPRD Makassar berkomitmen akan mengawal pencairan dana hibah pariwisata dari Pemkot Makassar ke PHRI Sulsel.

“Dananya memang sudah ada di kas daerah Rp48,8 miliar, tapi ada masalah administrasi sehingga belum cair. Waktunya juga mepet mau pergantian tahun. Kami janji tetap mengawal dana hibah ini,” kata Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile, saat menerima pewakilan PHRI Sulsel di Ruang Banggar DPRD Makassar, Rabu (3/2/2021).

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Makassar, William, menyayangkan kinerja Pemkot Makassar terkait polemik tak kunjung cairnya dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ini.

“Ini rapor merah untuk Dinas Pariwisata Makassar. Ini harus jadi pembelajaran. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ke depan,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, PHRI Sulsel berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Makassar, Jalan A.P. Pettarani, Rabu (3/2/2021). PHRI mengadu terkait dana hibah pariwisata dari Kemenparekraf yang tak kunjung dicairkan Pemkot Makassar.

Massa sempat berorasi di halaman Kantor DPRD Makassar sebelum kemudian perwakilan massa diterima berdialog.

Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga mengatakan dana hibah pariwisata sangat dibutuhkan. Mengingat hunian di Makassar sangat sepi di masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. “Hanya 20 sampai 25 persen hunian di hotel saat ini,” ujarnya.

Tuntutan PHRI Sulsel, yaitu meminta pemerintah kota melakukan langkah agar pencairan bisa secepatnya. Upaya diskresi bisa dilakukan.

“Kami harap Dewan (DPRD) mendukung langkah tersebut. Pj Wali Kota bisa lakukan diskresi ke pusat untuk pencairan dana hibah. Banyak orang yang bekerja disitu,” kata Anggiat. (*)