Danny Pomanto Tegaskan Tidak Ada Jual Beli Jabatan di Pemkot Makassar

Jumat, 05 Februari 2021 09:58 WITA Reporter : Makassarmetro
Danny Pomanto Tegaskan Tidak Ada Jual Beli Jabatan di Pemkot Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi berfoto bersama pendukung.

MAKASSARMETRO – Wali Kota Makassar terpilih, Mohammad Ramdhan Pomanto, meminta masyakarat khususnya aparatur sipil negara (ASN) waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim Danny-Fatma. Ini lantaran adanya isu jual beli jabatan di Pemkot Makassar.

“Saya meminta kepada siapa pun, khususnya ASN jangan percaya kalau ada yang menjanjikan jabatan. Apalagi, sampai meminta uang,” kata Danny, sapaan akrabnya Ramdhan Pomanto, Kamis (3/2/2021).

Danny membantah ada tim Danny-Fatma yang melakukan jual beli jabatan. “Tidak ada tim kita (Danny-Fatma) yang seperti itu. Kalau ada seperti itu, kita akan laporkan ke aparat penegak hukum,” tegas Danny.

Sementara itu, aktivis antikorupsi Djusman AR, mengakui telah menerima aduan langsung dari salah satu pejabat kelurahan di Kota Makassar. Diduga ada tawaran posisi di bawah pemerintahan Danny-Fatma nantinya saat menjalankan roda pemerintahan di Pemkot Makassar.

“Pejabat ini datang ke saya mengadu. Katanya, dihubungi orang yang mengaku tim Danny-Fatma ditawari jabatan sebagai lurah. Caranya, cukup membayar Rp9 juta,” kata Djusman.

“Makanya, di depan orang ini, yang datang mengadu, saya konfirmasi langsung ke Pak Danny Pomanto, apakah itu benar ada seperti itu atau tidak. Lalu jawabannya, itu tidak benar dan diminta jangan percaya itu,” beber Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar ini.

Djusman yang juga sebagai advisor Danny bidang pencegahan korupsi pada periode pertama sebagai Wali Kota Makassar, mengatakan bahwa hal seperti ini menjadi perhatian pihak lain. Utamanya tim transisi yang dibentuk Danny-Fatma.

“Kita warning Pak Danny Pomanto bersama tim transisi agar tidak main-main dengan persoalan seperti ini. Pemerintah Danny-Fatma harus menjalankan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) atau good governance sesuai visi misi yang diusung,” tegasnya. (*)

Berikan Komentar
Komentar Pembaca