Kepala Dinas Pariwisata Diberhentikan, DPRD Makassar: Harusnya Pj Wali Kota yang Mundur

MAKASSARMETRO – Polemik dana hibah pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) masih bergulir.

Rusmayani Madjid bahkan diberhentikan sementara sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar. Dia dianggap bertanggung jawab atas gagalnya pencairan dana hibah pariwisata tersebut.

Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar, Hasanuddin Leo, mengatakan gagalnya pencairan bukan seutuhnya kesalahan dari Dispar. Melainkan, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, yang mesti bertanggung jawab penuh.

“Sebenarnya ini Pj Wali Kota cuci tangan. Sudah disiapkan untuk ditandatangani penetapan bagi hotel dan restoran yang berhak menerima, tapi beliau tidak tanda tangan. Loh, kok, menyalahkan orang,” ujar Leo, Kamis (4/2/2020).

Leo mengatakan, karena Rudy yang bertanggung jawab, semestinya dirinya yang mengundurkan diri. “Harusnya dia yang mengundurkan diri karena tidak melakukan langkah-langkah strategis. Tidak ada yang susah ini, sisa tanda tangan,” tegas Leo.

Menurutnya, gagalnya dana hibah merupakan mata rantai kelalaian sehingga semua pihak dinilai perlu bertanggung jawab.

Legislator PAN ini menambahkan pihak hotel pun juga dinilai salah. Itu karena mereka tidak melengkapi administrasi yang telah ditentukan. (*)