Kemendibud Tiadakan Ujian Nasional, DPRD Makassar Buka Posko Pengaduan

MAKASSARMETRO – DPRD Makassar akan membuka posko pengaduan sebagai respons penghapusan ujian nasional (UN) 2021. Penghapusan UN, menjadikan sekolah sebagai penentu kelulusan peserta didik.

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir, mengatakan hal itu membuka peluang terjadinya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Pertama, ini menyangkut integritas dan dedikasi orang. Kedua, potensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita berharap betul-betul bisa bekerja baik. Jangan sampai ada masalah. DPRD Makassar akan lakukan pengawasan ketat,” kata Wahab, Selasa (9/2/2021).

Legislator Golkar ini berujar, monitoring evaluasi (monev) akan dilakukan oleh dewan. “Sehingga guru tidak sewenang-wenang dalam menentukan kelulusan siswa. Kita khawatirnya ada persoalan perasaan, tidak menimbulkan penilaian yang objektif,” bebernya.

Dewan pun akan menghadirkan posko pengaduan. “Korupsi, kolusi dsn nepotisme itu krusial. Kita lakukan pengawasan, makanya kita adakan posko khusus pengaduan. Komisi D siap,” ucapnya.

Kemedikbud memang telah meniadakan ujian nasional dan ujian kesetaraan sekolah. Tercantum dalam Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). (*)