Tarik-ulur Pelantikan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto Angkat Bicara

Rabu, 10 Februari 2021 13:27 WITA Reporter : Makassarmetro
Tarik-ulur Pelantikan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto Angkat Bicara Mohammad Ramdhan Pomanto.

MAKASSARMETRO – Wali Kota Makassar terpilih, Mohammad Ramdhan Pomanto, angkat bicara terkait jadwal pelantikannya yang belum ada kepastian.

Semula direncanakan serentak pada 17 Februari 2021, tetapi Surat Keputusan dari Kementerian Dalam Negeri tidak kunjung terbit.

Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto, berujar bahwa penundaan pelantikan tidak masalah selama masih dalam koridor konstitusi. Jika tidak sesuai, rakyat akan menilainya sendiri.

“Selama itu konstitusional, kita ikut saja. Saya oke saja selama itu konstitusional. Tidak ada masalah, selama itu konstitusi. Tapi konstitusikah itu?” kata Danny dikutip dari IDN, Rabu (10/2/2021).

Menurutnya, tidak ada alasan untuk menunda pelantikan karena hasil Pilkada Makassar tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, dia juga menyebut bahwa seorang penjabat kepala daerah tidak memiliki masa jabatan.

Dia mengatakan hal ini karena masa jabatan Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, baru akan berakhir pada Juni 2021 mendatang.

“Adakah masa jabatannya Pj di dalam undang-undang? Kan, tidak ada. Yang diatur itu, Pj maksimal berumur satu tahun. Kalau dia mau lebih satu tahun, harus diperbaharui. Itu maksimalnya, tapi tidak ada minimalnya,” kata Danny.

Pengamat Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar, Andi Luhur Prianto, menilai bahwa mengacu pada tahapan pilkada serentak lalu, pelantikan bisa dilaksanakan 17 Februari 2021.

Namun, semua itu kembali lagi pada keputusan Kemendagri dari hasil koordinasinya dengan gubernur.

“Situasi pelantikan Wali Kota Makassar memang berbeda dengan daerah lainnya, seperti sebelumnya memang ada limitasi waktu masa jabatan wali kota,” kata Luhur.

Sebagai pejabat administratif, kata dia, hal itu setiap saat bisa dievaluasi oleh pimpinan, dalam hal ini gubernur sebagaimana yang telah diterapkannya pada penjabat wali kota sebelumnya.

Kecuali sudah ada SK pelantikan wali kota definitif dari Kemendagri, maka masa jabatan penjabat wali kota akan berakhir.

“Untuk pelantikan wali kota Makassar, baik wali kota terpilih atau penjabat wali kota, Gubernur Provinsi Sulsel dan Kemendagri membangun komunikasi yang elegan dan saling menghargai. Bukan hanya mempertimbangkan aspek yuridis administratif, tetapi juga aspek dinamika dan stabilitas sosial politik,” katanya. (*)

Berikan Komentar
Komentar Pembaca