Belum Ada SK Pemberhentian dari Kemendagri, Masa Jabatan Pj Wali Kota Makassar Bisa Diperpanjang

Senin, 15 Februari 2021 21:06 WITA Reporter : Nurul Rahmatun Ummah
Belum Ada SK Pemberhentian dari Kemendagri, Masa Jabatan Pj Wali Kota Makassar Bisa Diperpanjang Nurdin Abdullah.

MAKASSARMETRO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum mengeluarkan surat keputusan (SK) pemberhentian untuk Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin.

Masa jabatan Pj Wali Kota pun bisa diperpanjang apabila kepala daerah hasil pilkada serentak tidak jadi dilantik pada 17 Februari mendatang. Hal ini disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, Senin (15/2/2021).

“Kalau yang waktunya agak panjang, pasti kita pakai Pj. Tapi, kalau sifatnya tidak lama, mungkin sekitar semingguan, Plh saja cukup. Plh sudah saya tanda tangani tadi, kita tunjuk masing-masing Sekda. Kalau Pj masih di Kemendagri, belum ada SK pemberhentian,” kata Nurdin.

Nurdin mengatakan, hingga kini Pemerintah Provinsi Sulsel belum mendapatkan SK dari Kemendagri terkait pelantikan tersebut.

“Ya, saya kira belum bisa (pelantikan tanggal 17) karena sampai hari ini SK belum ada. Kita harus persiapkan dulu, kan. Yang pasti, kita akan melantik secara serentak, semua,” jelas Nurdin.

Nurdin juga mengaku, pelantikan baru bisa dilaksanakan apabila SK Kemendagri telah diterima. Untuk sementara dirinya pun masih menunggu SK tersebut.

“Jadi gini, kita masih menunggu SK. Kalau SK sudah di tangan, baru kita atur pelantikannya. Jadi sekarang belum ada. Yang saya tanda tangani tadi itu Plh, itu untuk semua yang tidak ada SK-nya,” bebernya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Sulawesi Selatan, Amson Padolo, menyebutkan ada 11 SK Plh yang ditandatangani. Sebelas daerah itu yang mengikuti pilkada serentak kemarin.

Amson menjelaskan, belum bisa dilakukan pelantikan lantaran masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk daerah yang mengalami sengketa, yakni Luwu Utara, Barru, Bulukumba, Luwu Timur, dan Pangkep.

“Plh ini, kan, untuk mengantisipasi andai saja pelantikan tanggal 17 nanti mundur. Ini, kan, supaya tidak ada kekosongan jabatan,” katanya. (*)

Topik berita Terkait:
  1. Pemkot Makassar
  2. Pemprov Sulsel
Berikan Komentar
Komentar Pembaca