Memantik “Rasa Ketidakadilan”, Wali Kota Makassar Revisi Surat Edaran PPKM

Kamis, 08 Juli 2021 08:43 WITA Reporter : Makassarmetro
Memantik “Rasa Ketidakadilan”, Wali Kota Makassar Revisi Surat Edaran PPKM

MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Surat edaran Wali Kota Makassar yang berdasar dari Instruksi Kemendagri memantik “rasa ketidakadilan” di tengah masyarakat.

Melihat hal tersebut, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, bersama Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana, serta pihak terkait melakukan pengkajian ulang terkait surat edaran terkhususnya poin 7 dan 10.

Hasilnya, selama PPKM tidak ada lagi Tempat Hiburan Malam (THM) yang dibolehkan beroperasi sementara waktu.

“PPKM di Makassar sudah enam kali berjalan. Dan kali ini dari Kemenkes kita (Kota Makassar) dimasukkan dalam zona oranye makanya dalam pasal instruksi Kemendagri untuk sementara waktu tempat ibadah tidak dibolehkan. Tapi, ini bersifat imbauan. Memicu ‘rasa ketidakadilan’ jadi malam ini kita revisi,” ucap Danny di Kediamannya, Rabu malam (7/7/2021).

Danny pun tidak mau mengambil keputusan sepihak. Ia mengkaji berdasar data yang valid dari para ahli epidemolog.

Dalam diskusinya, Danny menyebut peran Tim Detektor Covid-19 yang dikerahkan agar dapat menilai zona per RT.

“Mencegah dari awal wabah Covid-19 ini lebih baik dari pada harus menunggu kejadian seperti di Jawa, Bali, dan India. Tim Detektor ini akan menilai RT mana yang zona hijau, oranye, dan merah. Kalau merah pasti kita tutup dan akan di-tracing serta treatment hingga pulih dan mendapat predikat zona hijau,” sebut Danny.

Danny juga mengatakan tak ada larangan beribadah di masjid di dalam surat edarannya. Hanya saja diimbau untuk lebih baik salat di rumah sambil menunggu sementara waktu virus ini dapat ditekan penyebarannya.

Sementara, Kapolrestabes Kota Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana, men-support penuh langkah yang diambil Danny.

Katanya, masyarakat tidak perlu kaku menanggapi surat edaran Wali Kota Makassar. Karena misi utamanya yakni keselamatan warga Kota Makassar.

“Pertama sudah sepakat dengan Pak Wali. Makassar zona oranye. Pak Wali membuat surat edaran berdasar instruksi pusat. Di mana membatasi ruang dan jam operasional. Saya harap tidak ditanggapi kaku. Kita akan kaji dan mengevaluasi perkembangan situasi di lapangan. Khususnya poin nomor 7 dan 10,” jelasnya.

Tak hanya itu, pihaknya akan mengerahkan anggotanya untuk meninjau langsung lokasi THM dan sejenisnya untuk mengimbau penutupan sementara waktu.

“Tiga fokus utama kami yakni untuk kegiatan-kegiatan PPKM, yang kedua non PPKM. Kita akan menggerakkan TNI dan Polri serta Pemkot untuk melakukan pendisplinan-pendisplinan protokol kesehatan,” paparnya.

Sembari itu, Witnu juga menekankan pentingnya vaksinasi massal yakni efektif menekan penyebaran penularan Covid-19, cepat membentuk herd immunity, melindungi orang lain, dan masyarakat dapat beraktivitas seperti biasanya agar ekonomi dapat menggeliat kembali.

“PPKM ini dilakukan untuk kebaikan masyarakat. Dan jangan lupa untuk vaksin, serta mematuhi tetap protokol kesehatan, agar kita cepat bisa mencapai zona hijau dan kita kembali bisa beraktivitas seperti biasa,” pungkas Witnu. (*)

Topik berita Terkait:
  1. Pemkot Makassar
Berikan Komentar
Komentar Pembaca