Wawali Makassar Pimpin Rapat LHP Pelaksanaan Tender APBD TA 2019-2020

Kamis, 19 Agustus 2021 10:01 WITA Reporter : Makassarmetro
Wawali Makassar Pimpin Rapat LHP Pelaksanaan Tender APBD TA 2019-2020

MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar rapat tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Rapat yang dipimpin Wakil Wali Kota (Wawali) Makassar, Fatmawati Rusdi, yang juga selaku ketua tim tindak lanjut. Rapat membahas pelaksanaan tender APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2019-2020 di lantai 11 Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (18/8/2021).

Dalam kesempatan ini Fatmawati menekankan agar LHP dari BPK mengenai pelaksanaan tender APBD Kota Makassar dapat diselesaikan secepatnya.

“Intinya kita tidak mau ada lagi hal yang seperti ini, pada pelaksanaan tender tahun berikutnya, semuanya harus kita penuhi sesuai dengan hasil temuan dari BPK dan itu harus kita penuhi sesuai ketentuan,” ucap Fatmawati.

Plt Kepala Inspektorat Kota Makassar, Zainal Ibrahim, menjelaskan bahwa rapat membahas hasil temuan BPK terhadap kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Makassar yang dituntut untuk meningkatkan efisiensi kinerjanya.

“Diharapkan dengan peningkatan kinerja UKPBJ dapat ini mengefisienkan kinerja barang dan jasa di Pemkot Makassar, karena secara nasional memang dituntut harus berkinerja pada level pro aktif dengan 9 indikator, tadi baru di penuhi 2 indikator, jadi masih ada 7 indikator yang mesti dipenuhi,” jelasnya.

Terkait dengan adanya temuan BPK RI ini, Zainal mengatakan bahwa permasalahan tender diakibatkan kurangnya pejabat fungsional di UKPBJ.

“Di UKPBJ kita kekurangan tenaga fungsional pengadaan, kemudian proses pengaturan tugas dan fungsi Pokja ini, masih belum efisien dan itu sudah kita benahi, kemudian rentan waktu pengadaan,” ungkap Zainal.

Untuk itu sesuai arahan dari Fatmawati, Inspektorat akan melaporkan hasil penanganan UKPBJ Pemkot Makassar kepada pihak BPK secara tertulis.

“Harus dilakukan laporan secara tertulis, karena kalau tidak secara tertulis, BPK RI menganggap temuan ini belum selesai,” terangnya. (*)

Topik berita Terkait:
  1. Pemkot Makassar
Berikan Komentar
Komentar Pembaca