Permendagri Nomor 28 Tahun 2021, Sekda Kota Makassar Harap Serapan Anggaran Lebih Maksimal

Selasa, 31 Agustus 2021 08:02 WITA Reporter : Makassarmetro
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021, Sekda Kota Makassar Harap Serapan Anggaran Lebih Maksimal

MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Muhammad Ansar, menghadiri sosialisasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2021 terkait pencatatan pengesahan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah secara virtual.

Kegiatan ini diadakan oleh Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri RI, di War Room Meeting Rool, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (30/8/2021).

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Bahri, memaparkan terkait penguatan tata kelola pengelolaan dana kapitalisasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama millik pemerintah daerah.

“Persentase puskesmas BLUD dan non BLUD di Indonesia, yakni terdapat 6.337 atau 62 persen dengan status non BLUD, dan 3.825 atau 38 persen status BLUD,” ujarnya.

Selain itu, berdasarkan hasil audit BPKP dengan tujuan tertentu DJS Kesehatan 2018, terdapat SILPA dana kapitalisasi yang mencapai Rp2,5 triliun sehingga dirokemndasikan untuk meninjau ulang kebijakan mengenai pemberian dana kapitasi kepada FKTP.

Untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut, dilakukan revisi pada Perpres 32 Tahun 2014 dan menghadirkan Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.

Dengan adanya penyesuaian ini, Sekda Kota Makassar, Muhammad Ansar, berharap adanya kejadian temuan BPKP khususnya terkait angka SILPA dapat diminimalkan.

“Pada dasarnya, di daerah membutuhkan dana/anggaran, namun penggunaannya dibatasi oleh aturan yang berlaku sehingga terjadi SILPA yang cukup besar. Dengan adanya revisi tersebut diharapkan penyerapan anggaran lebih maksimal,” ujarnya.

Puskesmas sebagai tingkat pertama dalam praktik penggunaan anggaran, dengan adanya aturan yang baru nantinya, dapat lebih leluasa dalam penggunaan anggaran untuk pelayanan kesehatan masyarakat, dengan tetap mematuhi koridor aturan yang berlaku. (*)

Topik berita Terkait:
  1. Pemkot Makassar
Berikan Komentar
Komentar Pembaca