DEIT Dukung Deklarasi Pendirian Badan Percepatan Pembangunan KTI

Jumat, 22 Oktober 2021 14:05 WITA Reporter : Makassarmetro
DEIT Dukung Deklarasi Pendirian Badan Percepatan Pembangunan KTI

MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) mendukung deklarasi pendirian Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang dikenal dengan BP2-KTI saat deklarasi itu dilaksanakan di Auditorium Prof. Dr. Ahmad Amiruddin, Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Kamis (21/10/2021).

Ketua Umum DEIT, Annar Salahuddin Sampetoding, usai menghadiri deklarasi mengaku pembentukan BP2-KTI ini penting dilakukan karena rencana pemindahan ibu kota Jakarta di Pulau Kalimantan masih simpang siur.

“Masih banyak yang tidak setuju pemindahan ibu kota. Masih banyak yang belum rela. Kalau masyarakat di Indonesia timur jelas menyambut baik rencana ini. Karena perhatian 12 provinsi di Indonesia timur dekat dengan pusat pemerintahan,” kata Annar.

Perhatian Presiden Jokowi terhadap Indonesia timur, kata Annar, cukup besar sehingga program percepatan kawasan timur yang digagas tokoh Indonesia timur, Fadel Muhammad, Rektor Unhas, Dwia Aries Pulubuhu, beserta jajarannya harus mendapat dukungan penuh dari DEIT.

Annar yang juga Ketua Yayasan Tomanurung atau pemimpin raja-raja di Sulawesi Selatan berharap angka kemiskinan di sembilan provinsi di Indonesia timur bisa teratasi melalui akselerasi program percepatan pembangunan Indonesia timur ini.

Annar yang dikenal dengan pemilik Sulwood Group ini mengaku siap menggerakkan ekonomi lokal melalui penguatan kapasitas permodalan dan akses jaringan internasional bagi pelaku usaha lokal di Indonesia timur.

“Pengusaha di Indonesia timur harus solid dan kompetitif agar bisa berdaing dan tidak jadi penonton di negeri sendiri. Kita harus bangkit dan bisa keluar dari krisis selama pandemi ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua BP2-KTI, Fadel Muhammad, mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi terhadap keterlibatan Unhas dalam mendukung pengembangan KTI.

Dia mengatakan, KTI perlu digagas bersama dalam upaya mendukung perpindahan ibu kota negara. Peluncuran ini diharapkan dapat memberikan semangat dan kolaborasi yang menjadi kekuatan bersama.

“Sebelumnya kami telah bertemu Bapak Presiden dan mendiskusikan urusan kenegaraan, termasuk perpindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan,” ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengatakan keinginan memindahkan ibukota adalah mutlak.

Namun, belum mendapatkan sambutan baik di KTI. Padahal, harusnya ini disambut melalui persiapan yang matang.

“Mari kita bergerak bersama, memberikan dukungan dan memulai membangun Kawasan Timur Indonesia dari Unhas,” tuturnya.

Berdasarkan data angka kemiskinan di antara 17 provinsi di KTI terdapat 9 provinsi di mana angka kemiskinan lebih tinggi daripada angka rata-rata secara nasional. Terdapat 4 provinsi yang memiliki angka ketimpangan pendapatan di atas rata-rata nasional.

Di sisi lain, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, pendidikan, kesehatan, dan energi listrik masih kurang memadai.

Tingginya disparitas pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun budaya, sebagai akibat pemanfaatan sumberdaya yang tidak efisien dan  efektif membawa Kawasan Timur Indonesia pada posisi yang kurang menguntungkan.

Pada saat yang sama, pengelolaan keuangan daerah yang hanya mengejar serapan anggaran yang tinggi tanpa mempertimbangan perencanaan pembangunan yang berifat menyeluruh, efisien, dan tepat sasaran.

Perencanaan pembangunan yang tidak efisien, boleh jadi sebagai akibat dari konsep perencanaan yang tidak berbasis government entrepreneurship. (*)

Topik berita Terkait:
  1. Dewan Ekonomi Indonesia Timur
Berikan Komentar
Komentar Pembaca