Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir. MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berencana
membangun infrastruktur yang mirip bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta. Lokasi pembangunannya diwacanakan di sekitar Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Jalan Perintis Kemerdekaan.

“Konsepnya hampir mirip dengan bundaran HI,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, kemarin.

Infrastruktur baru ini sengaja direncanakan untuk menyikapi kemacetan yang sering terjadi di sekitar wilayah tersebut. Hadirnya bundaran, kemacetan diharap bisa terurai.
Namun, belum disebutkan berapa rincian anggaran untuk membangun infrastruktur ini. Rencananya akan dilakukan melalui APBD 2022.
Secara keseluruhan Dinas PU Kota Makassar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp897,6 miliar melalui APBD 2022. Pembangunan infrastruktur menjadi alokasi anggaran terbesar.
Zuhaelsi mengatakan, alokasi anggaran terbesar ada di pembangunan infrastruktur jalan. Pagu anggaran untuk jalan kota sekitar Rp67 miliar, jalan lingkungan Rp74 miliar, jalur pedestrian Rp36 miliar, dan penataan simpang jalan sebesar Rp15 miliar.
“Anggaran Rp897,6 miliar sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan hingga rehabilitasi sejumlah program infrastruktur,” ucap Zuhaelsi. (*)
Pangkas Birokrasi dan Cegah Pungli, Munafri Kupas Inovasi Lontara+ di Forum I-SIM 2026
Jumat, 13 November 2026 14:22
Appi Ultimatum Camat-Lurah: Jangan Biarkan Trotoar Jadi Tempat Sampah
Kamis, 12 November 2026 13:37
Gibran Disebut Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Wakil Presiden
Rabu, 11 November 2026 23:09
Target 12.000 Pelari, Wali Kota Appi Target Makassar Half Marathon 2027 Menuju Level Internasional
Minggu, 01 November 2026 20:06
DPRD Makassar Minta KDKMP Tak Geser UMKM, Evaluasi Manfaat Jadi Sorotan
Kamis, 29 Oktober 2026 20:49
Ketua Fraksi PKB DPRD Makassar Ajak Anak Muda Akhiri Perang Kelompok
Kamis, 29 Oktober 2026 20:13
DPRD Makassar Dorong Percepatan Stadion Untia, Pastikan Target 2027
Selasa, 27 Oktober 2026 13:58
DPRD Makassar Bidik Regulasi Bantuan Hukum, Warga Miskin Tak Boleh Kalah karena Biaya
Selasa, 27 Oktober 2026 12:54