MAKASSARMETRO – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar memantapkan kesiapan untuk melaksanakan program yang merupakan tugas dan fungsinya dengan berorientasi pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini diungkapkan PPID Dinas PU Makassar, Hamka Darwis saat menghadiri undangan Bagian Ortala Pemkot Makassar di Balai Kota Makassar, Jl Ahmad Yani, Senin 24 Januari 2022.

Di menyebut, sebanyak 25 OPD (organisasi perangkat daerah) Makassar dijadwalkan mengikuti agenda, Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh Sekda Kota Makassar, M. Ansar sebagai pembina utama madya, yang mewakili Wali Kota Makassar.
Dalam agenda ini Dinas PU, kata Hamka menjelaskan struktur kelembagaan dan fungsinya agar dievaluasi, dengan tujuan agar fungsi dan tugas perangkat daerah berjalan efektif dan efisien, sesuai struktur peran fungsi masing-masih OPD yang mana disesuaikan Permendagri 2019
tentang Nomenklatur Daerah.
“Di acara tadi dibahas draf struktur organisasi baru yang akan diusulkan. Hal ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada antara lain klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan, pembangunan dan keuangan daerah,” kata Hamka.
Adapun OPD, lanjut Hamka Darwis masing-masing membawa Rencana Strategisdan DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) untuk dipaparkan di hadapan Bagian Ortala.
Pangkas Birokrasi dan Cegah Pungli, Munafri Kupas Inovasi Lontara+ di Forum I-SIM 2026
Jumat, 13 November 2026 14:22
Appi Ultimatum Camat-Lurah: Jangan Biarkan Trotoar Jadi Tempat Sampah
Kamis, 12 November 2026 13:37
Gibran Disebut Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Wakil Presiden
Rabu, 11 November 2026 23:09
Target 12.000 Pelari, Wali Kota Appi Target Makassar Half Marathon 2027 Menuju Level Internasional
Minggu, 01 November 2026 20:06
DPRD Makassar Minta KDKMP Tak Geser UMKM, Evaluasi Manfaat Jadi Sorotan
Kamis, 29 Oktober 2026 20:49
Ketua Fraksi PKB DPRD Makassar Ajak Anak Muda Akhiri Perang Kelompok
Kamis, 29 Oktober 2026 20:13
DPRD Makassar Dorong Percepatan Stadion Untia, Pastikan Target 2027
Selasa, 27 Oktober 2026 13:58
DPRD Makassar Bidik Regulasi Bantuan Hukum, Warga Miskin Tak Boleh Kalah karena Biaya
Selasa, 27 Oktober 2026 12:54