Pemprov Sulsel Ingin Ambil Alih Terminal Mallengkeri, Ini Kata Wali Kota Makassar

MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Pemprov Sulsel melalui Dishub kembali melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terkait pengambilalihan Terminal Mallengkeri.

Kali ini, rombongan Pemprov Sulsel yang dipimpin Sekretaris Dishub Sulsel, Sri Wahyuni Nurdin, bertemu Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, di Balai Kota, Selasa (15/11/2022).

Dalam pertemuan tersebut turut mendampingi Inspektorat Makassar, Dinas Pertanahan, BPKAD, dan PD Terminal Makassar Metro. Hadir pula Inspektorat Sulsel.

Pada kesempatan tersebut, Danny Pomanto menjelaskan duduk perkara sehingga Terminal Mallengkeri tidak bisa dialihkan menjadi aset pemerintah provinsi.

Meski telah ditetapkan dalam SK Gubernur Sulsel bahwa Terminal Mallengkeri termasuk terminal tipe B, kata Danny Pomanto, Terminal Mallengkeri tidak lagi tercatat sebagai aset pemerintah kota di BPKAD.

“Jadi, kami paham betul terkait kelimpahan kewenangan terminal B ke provinsi, persoalannya ini tidak masuk aset pemerintah kota,” tegas Danny Pomanto.

Danny Pomanto mengatakan, Terminal Mallengkeri sudah tercatat sebagai aset pemerintah kota yang dipisahkan dan dikelola PD Terminal Makassar Metro sejak 1999 lalu.

Untuk itu, Pemkot Makassar akan menyurat ke pemerintah provinsi menjelaskan persoalan tersebut.

“Tidak bisa diserahkan karena itu milik Perusda. Jadi, tidak boleh diserahkan karena undang-undangnya begitu tidak tercatat di aset pemerintah kota,” ujarnya.

Sementara itu, Dirut PD Terminal Makassar Metro, Dafris, menyampaikan sudah beberapa kali melakukan audiensi dengan pemerintah provinsi terkait dengan pengalihan Terminal Mallengkeri.

Hanya, persoalannya, kata dia, Terminal Mallengkeri merupakan aset pemerintah kota yang dipisahkan dan tercatat sebagai aset PD Terminal Makassar Metro sejak 1999.

“Terminal Mallengkeri itu bukan lagi aset pemerintah kota, tapi sudah dipisahkan dan menjadi bagian dari aset PD Terminal Makassar Metro. Makanya, tadi Pak Wali minta ke Dinas Pertanahan dan Inspektorat untuk menjelaskan semuanya ke provinsi,” kata Eros, sapaannya.

Perihal statusnya sebagai terminal tipe B, kata Eros, PD Terminal Makassar Metro juga sudah pernah berdiskusi dengan Kemenkumham.

“Ia memang tipe B, tapi kami sudah pernah rapat dengan Kemenkumham katanya aturannya tergantung kepala daerahnya. Bisa menurunkan statusnya, bisa dinaikkan,” ucapnya.

Sekretaris Dishub Sulsel, Sri Wahyuni Nurdin, mengatakan pengambilalihan Terminal Mallengkeri dari pemerintah kota ke provinsi berdasarkan SK Gubernur pada 2016 lalu saat masa kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo.

“Mallengkeri itu masuk tipe B makanya atas dasar itu kita mau ambil alih, selain itu juga ada UU 23/2015 sehingga dijadikan temuan oleh Irjen kenapa belum diserahkan,” ungkap Sri.

Perihal hasil rapat bersama dengan Wali Kota Makassar, kata Sri, pemerintah kota akan menyurat ke Pemprov Sulsel memberikan penjelasan terkait belum diserahkannya aset Terminal Mallengkeri.

“Nanti Pemkot Makassar akan bersurat terkait status aset Terminal Mallengkeri karena ternyata pencatatannya sudah tidak di BPKAD, tapi di PD Terminal,” bebernya.

Pihaknya juga akan berdiskusi dengan pimpinan dalam hal ini Kepala Dishub Sulsel, Muhammad Arafah, terkait hasil rapat dengan Wali Kota Makassar.

“Saya akan sampaikan ke pimpinan, nanti pimpinan yang komunikasi. Kami harus dengar arahan dari beliau dan Kementerian Dalam Negeri karena kami kan di luar dari Kemendagri. Tapi, notulennya penyerahan paling lambat 31 Desember 2022,” ujar Sri.