Kepala BPKAD Makassar Hadiri Rapat Wali Kota bersama BPN Bahas Pengamanan Aset Daerah

MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menegaskan komitmennya memperkuat pengamanan aset daerah melalui sinergi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Langkah konkret dilakukan dengan membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), wadah yang berfokus pada penataan, sertifikasi, serta penyelesaian konflik agraria di wilayah Kota Makassar.

Komitmen ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi antara Pemkot Makassar dan BPN yang digelar di Balai Kota, Senin (13/10/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Turut hadiri dalam rapat tersebut sejumlah pimpinan perangkat daerah seperti Kepala Dinas Pertanahan, Kepala BPKAD muh Dakhlan, Kadis PU, Kadis Penataan Ruang, Diskominfo, serta unsur Bappeda.

Selain itu dihadiri oleh Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Adri Virly Rachman.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya kerja sama strategis dengan BPN untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap aset pemerintah.

“Pertemuan ini jadi momentum memperkuat kolaborasi penertiban aset. Kami ingin semua aset Pemkot punya legalitas yang kuat dan tak lagi diserobot,” ujarnya.

Munafri mengungkapkan, beberapa aset strategis bahkan sempat berpindah tangan, mulai dari sekolah dasar, kantor lurah, hingga kantor camat.

Karena itu, Pemkot menargetkan dalam lima tahun ke depan, 70 persen aset daerah sudah kembali atas nama Pemerintah Kota Makassar.

Ia juga mendorong agar Kementerian ATR/BPN menetapkan regulasi khusus yang memperkuat perlindungan bagi aset publik yang telah digunakan puluhan tahun. (*)