DPPKB Makassar Gelar Rapat Koordinasi Program SPPG

MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar, menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Sasaran 3B Satuan Pelayanan Pembinaan Generasi (SPPG) Tingkat Kota Makassar.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Sipakatau Balai Kota Makassar pada Rabu, 11 Maret 2026 ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi serta memastikan ketepatan data program di lapangan.

​Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memvalidasi data sasaran yang meliputi kelompok 3B, yaitu Ibu Hamil (Bumil), Ibu Menyusui (Busui), serta Balita Non-PAUD.

Langkah ini diambil guna menjamin distribusi bantuan makanan bergizi dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan meminimalkan keterlambatan.

​Dalam sambutannya, Kepala DPPKB Makassar, Andi Irwan Bangsawan, menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan.

Kehadiran berbagai elemen seperti pihak kementerian, dinas terkait, penyuluh Keluarga Berencana (KB), hingga Tim Pendamping Keluarga (TPK) menjadi bukti komitmen serius Pemkot Makassar dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

​”Pertemuan ini diharapkan tidak lagi membahas kendala atau keterlambatan distribusi, melainkan menjadi pemacu semangat kita untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat sejak hari pertama kehidupan. Tidak ada pembangunan yang lebih penting daripada menyiapkan generasi masa depan yang tangguh,” ujar Andi Irwan Bangsawan, saat membuka acara secara resmi.

​Kepala KPPG Sulawesi Selatan, Handayani, juga berharap agar forum koordinasi triwulan dapat dibentuk demi memperkuat jalur komunikasi secara berkala.

Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar pun turut menggarisbawahi pentingnya akurasi data yang dikelola secara kolektif oleh dinas-dinas terkait guna memastikan ketepatan eksekusi program di setiap kecamatan.

​Melalui koordinasi yang solid ini, Pemkot Makassar berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antar-pemangku kepentingan demi menghadirkan pelayanan publik yang optimal, menekan angka stunting, dan mewujudkan masa depan Makassar yang lebih mulia dan unggul. (*)