Kepala DPPKB Makassar Paparkan Arah Kebijakan 2026

MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam forum tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar memaparkan arah kebijakan pembangunan sektor kependudukan sebagai pedoman pelaksanaan program pada tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Maleo Makassar, Rabu (29/6/2026), menghadirkan Kepala DPPKB Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, sebagai narasumber dengan materi bertajuk “Arahan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar Tahun 2026”.

Dalam paparannya, Andi Irwan Bangsawan menjelaskan bahwa arah kebijakan DPPKB Tahun 2026 difokuskan pada penguatan program pengendalian penduduk, pelayanan keluarga berencana, pembangunan keluarga, serta percepatan penurunan stunting yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional maupun daerah.

Ia menegaskan, seluruh program yang dijalankan harus diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Makassar agar pelaksanaannya berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, DPPKB Kota Makassar juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Kolaborasi antarlembaga, menurutnya, menjadi faktor utama untuk memperkuat implementasi kebijakan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Penguatan akuntabilitas dan sinergi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Andi Irwan Bangsawan dalam pemaparannya.

Melalui kegiatan pengawasan tersebut, DPPKB Kota Makassar berharap terbangun komitmen bersama seluruh perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan kependudukan yang berkualitas.

Komitmen tersebut diharapkan mampu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan, khususnya dalam pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, serta penurunan angka stunting, sekaligus mendukung terwujudnya visi Kota Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. (*)