Kepala DP2 Makassar: Konverter Kit BBG Mampu Menekan Biaya Operasional Nelayan Hingga 70 Persen

Jumat, 29 September 2017 14:29 WITA Reporter :
Kepala DP2 Makassar: Konverter Kit BBG Mampu Menekan Biaya Operasional Nelayan Hingga 70 Persen

MAKASSARMETRO– Pemerintah Republik Indonesia berupaya memberikan alternatif energi bersih di setiap sektor dalam rangka mendukung diversifikasi energi. Salah satunya dengan mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) ke kapal perikanan nelayan kecil.

Pada tahun 2017, Pemerintah membagikan 16.981 unit Paket perdana konverter kit ini terdiri dari mesin kapal, konverter kit serta pemasangannya, dan tabung khusus LPG beserta isinya. Yang akan diserahkan ke sejumlah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, tidak terkecuali Makassar.

Bertempat di Anjungan Pantai Losari, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Ignasius Jonan menyerahkan 1.375 konverter kit bahan bakar gas kepada nelayan kapal kecil Kota Makassar, Jumat (29/9/2017).

Tentu saja, hal ini disambut baik oleh Pemerintah Kota Makassar, terlebih Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) yang melakukan pengusulan penerimaan bantuan tersebut atas instruksi Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto.

” Kami sudah mengajukan ke Kementerian ESDM tahun lalu atas instruksi Walikota, tercatat 11.479 nelayan ya h kami ajukan. Namun, berdasarkan verifikasi dan PAGU Anggaran kementerian, jadi yang menerima 1.375 konverter,” ungkap Kepala DP2 Makassar, Abd. Rahman Bando.

Dengan demikian , lanjut Abd. Rahman Bando, Kota Makassar menjadi kota dengan alokasi terbanyak ketiga di Indonesia. Mengingat potensi perikanan Kota Makassar yang mampu menghasilkan 12.371 ton pertahunnya

Selain ramah lingkungan, penggunaan konverter kit berbahan bakar gas ini, diakui Abd. Rahman Bando memiliki sejumlah keunggulan dan keuntungan bagi nelayan, khususnya nelayan kecil.

“Keunggulannya yang pertama dari segi safety atau keamanan yang terjamin, lebih praktis tidak perlu ke SPBU lagi, dan mampu menekan biaya operasional nelayan antara 60 hingga 70 persen,” katanya.

Pemerintah juga mendukung seluruh aspek, seperti aspek regulasi yang menjamin kepastian alokasi gas bumi untuk bahan baku kilang LPG, dan mendorong perusahaan untuk senantiasa menyediakan dan mendistribusikan LPG kepada nelayan.

Berikan Komentar
Komentar Pembaca