somberena parlementa

BPKAD Makassar Beri Pemahaman Tentang Pengelolaan Aset di Ujung Pandang

Jumat, 13 Oktober 2017 18:42 WITA Reporter :
BPKAD Makassar Beri Pemahaman Tentang Pengelolaan Aset di Ujung Pandang

MAKASSARMETRO– Ganjaran opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Pemerintah Kota Makassar sebanyak dua kali berturut-turut dinilai oleh Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Iswan Padasi belumlah cukup.

Menurutnya terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, beberapa diantaranya yakni pengelolaan aset Pemkot Makassar di seluruh kecamatan. Hak tersebut disampaikan pada saat rapat koordinasi guna membahas aset di aula Kecamatan Ujung Pandang, jln. Samiun. Jumat (13/10/2017).

“Berdasarkan Permendagri nomor 11 tahun 2016, tindakan pengamanan aset di wilayah kewenangannya, dalam hal ini kecamatan. Terdapat pelimpahan kewenangan pengelolaan dari SKPD ke Pemerintah Kecamatan,” ujar Iswadi.

Berdasarkan hasil temuan BPK, Taman Karunrung tercatat sebagai aset di Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan temuan BPK, namun dilimpahkan wewenangnya ke Kecamatan Ujung Pandang

“Masalahnya sekarang, taman tersebut juga tercatat sebagai aset Polrestabes Makassar, di mana berdiri kantor unit Sabhara. Berdasarkan catatan mereka, tahun 1948 diserahkan dari Belanda. Tercatat sebagai aset Pemkot jauh setelahnya,” ungkap Iswadi

Perihal masalah ini, Iswadi memaparkan bahwa pihaknya sudah pernah bertemu dengan pihak Polrestabes untuk memetakan persoalan ini. Berdasarkan catatan mereka luasan yang mereka miliki itu 600 M2, namun yang terpakai 800 M2.

“Dalam hal ini BPKAD, berfungsi konsolidasi hanya sampai pemetaan persoalan. Eksekusi dikembalikan kepada yang berwenang, yakni Kecamatan Ujung Pandang,” lanjutnya.

Sebagai pengguna aset, kuasa guna aset serta pengurus barang, Pemerintah Kecamatan dihimbau untuk menginvestarisir dengan baik asetnya. Inventaris yang dimaksud mulai tanah, gedung, kendaraan dinas dan lain-lain. Sebab jikalau terjadi apa-apa akan dikembalikan ke kuasa pengguna barang.

“Sekarang barang yang hilang harus dicari. Inspektorat akan mengaudit sebab hilangnya. Kalau ada barang hilang, itu sama dengan uang yang hilang harus pertanggungjawabkan,” tegasnya.

Selain itu, BPKAD juga menyarankan kepada pengurus barang di kecamatan, agar melakukan upgrade hasil verifikasi aset. “Di aset disebutkan pula taman Arief Rate di jalan Arief Rate. Berdasarkan info, dulu di jalan Arief Rate hanya satu jalur, jalur dua yang sekarang dulunya ada taman di situ. Jadi mohon dicek kembali, apa betul sudah alih fungsi menjadi jalan. Jadi harus diupdate hasil verifikasi nya,” tutupnya.

Berikan Komentar
Komentar Pembaca