Kadisnaker Makassar : Tidak Liburkan Karyawan Saat Pencoblosan, Perusahaan Terancam Pidana

MAKASSARMETRO– Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, A. Irwan Bangsawan menegaskan akan memberi sanksi bagi perusahaan yang tidak meliburkan karyawannya pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 Juni besok.

“Kalau pimpinan atau perusahan melarang serta menghalang-halangi karyawan mencoblos, itu ada sanksi pidana,” ungkap A. Irwan Bangsawan, Selasa (26/6/2018).

Lebih lanjut, A. Irwan menjelaskan pelaksanaan pemungutan suara itu dilaksanakan pada hari libur atau pada hari yang diliburkan. Sesuai dengan amanat UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Irwan Bangsawan menambahkan, regulasi ini diperkuat Keputusan Presiden tentang hari libur nasional pada 27 Juni 2018.

“Kami berharap pihak perusahaan bisa mengikuti ketetapan pemerintah tersebut. Apalagi pemungutan suara tersebut dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia,” ujarnga.

Dalam kesempatan itu, A. Irwan Bangsawan juga mengatakan bahwa pihaknya menerima aduan karyawan atau para pekerja yang merasa tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan hak konstitusionalnya.

Untuk Kota Makassar tercatat Daftar Pemilih Tetap sebanyak 990.836 jiwa, yang terdiri dari ratusan ribu karyawan yang bekerja di ratusan perusahaan yang ada di Makassar.