Dana Kelurahan Bisa Dimaksimalkan Meski Tak Cukup ASN, Begini Caranya

Kamis, 27 Februari 2020 23:31 WITA Reporter : Makassarmetro
Dana Kelurahan Bisa Dimaksimalkan Meski Tak Cukup ASN, Begini Caranya

MAKASSARMETRO – Dana kelurahan yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Kota Makassar bisa dimanfaatkan dengan maksimal, meskipun ada kekosongan pegawai yang berstatus aparatur sipil negara di kelurahan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Khadijah Iriani mengatakan agar kelurahan yang masih ada kekosongan ASN untuk mengelola dana kelurahan agar segera bersurat ke Pj Walikota Makassar.

“Dalam aturan perwali soal dana kelurahan, jika di dalam pelaksanaan jika tidak ada ASN yang cukup atau mumpuni (memenuhi syarat) harus bersurat ke Kepala Daerah atau Pak Pj Walikota. Jadi Salikota akan menunjuk atau menyetujui melalui SK untuk meminjamkan ASN dari SKPD mana saja yang memenuhi syarat untuk membantu di kelurahan dalam penanganan dana kelurahan,” ungkap Andi Khadijah Iriani, Kamis (27/2/2020).

Dalam Permendagri No.130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan terang disebutkan bahwa jika tidak ada pejabat lurah di kelurahan, Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK serta Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka Kepala Daerah dapat menetapkan pejabat lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

” Ini harus diterapkan, karena kalau tidak diterapkan bakal mengganggu arus kas daerah, gambaran APBD tidak maksimal. Kinerja juga bisa tidak maksimal. Kok sudah dikasih anggaran toh tidak dijalankan,” tegas Andi Khadijah Iriani.

Lanjut Andi Khadijah Iriani, pernah dirapatkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Makassar agar ASN lingkup Bappeda yang memenuhi syarat menangani beberapa kelurahan.

“Tapi itu tidak bisa dilakukan karena nomor rekening yang berbeda dari kelurahan,” ucapnya.

Tahun lalu, Kota Makassar kebagian jatah dana kelurahan sebesar Rp 54 miliar. Namun belum bisa dimaksimalkan, penyebabnya kurangnya pejabat berstatus ASN di Pemerintah tingkat Kelurahan dan yang memenuhi syarat untuk mengelola dana kelurahan.

“Apalagi tahun ini dana pendampingan itu ditambah Rp 100 juta,” tutupnya.

Berikan Komentar
Komentar Pembaca